Page 12 - Juknis PPG Pra Jabatan 2023

BAB II
KETENTUAN UMUM PPG PRA JABATAN

Kebutuhan guru profesional, sebagaimana dijelaskan pada Bab I,
menuntut penyelenggaraan pendidikan PPG Prajabatan yang dapat
menjamin proses pembelajaran dan pendidikan di
sekolah/madrasah/pesantren berjalan secara efektif, inovatif dan
transformative dalam dinamika sosial dan teknologi. Dengan demikian, para
alumni program pendidikan profesi guru memiliki kompetensi, kapasitas
dan distingsi secara spesifik yang dibutuhkan oleh lembaga layanan
pendidikan keagamaan dalam lingkungan Kementerian Agama.
Penyelenggaraan PPG Prajabatan di Kementerian Agama pada ketentuan
umum ini terdiri dari pengertian, tujuan, prinsip, dan strategi
penyelengaraan. Ketentuan ini berfungsi untuk membantu penyelenggaraan
PPG Prajabatan di LPTK yang ditetapkan oleh Kementeriaan Agama untuk
menyelenggarakan Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.

A. Pengertian PPG Prajabatan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional pada Penjelasan pasal 15 dan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 17 ayat (1)
menyatakan bahwa pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi
setelah pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk
memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus, dalam hal ini
pada keahlian suatu profesi tertentu, sebagamana pada jenjang level
tujuh pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada Peraturan
Presiden Nomor 8 Tahun 2012. Peraturan Presiden Pasal 1 ayat (1)
menetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah
kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat
menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang
pendidika dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam
rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur
pekerjaan di berbagai sektor. Guru pada sector pendidikan ditetapkan
sebagai suatu profesi berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Guru wajib memiliki
kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan
rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan
pendidikan nasional. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan
tinggi program sarjana atau program diploma empat. Kompetensi guru
meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi
sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan
profesi.