Page 57 - Juknis PPG Pra Jabatan 2023

Sumber pembiayaan ini diperoleh dari kewajiban pembayaran
mahasiswa yang terdiri dari uang pendaftaran mahasiswa baru, Uang
Kuliah Tunggal (UKT) yang besarannya ditentukan berdasarkan rapat
koordinasi sebagaimana dijelaskan di atas yang dikuatkan oleh
keputusan menteri, dan uang biaya penginapan/asrama yang diatur
sesuai dengan aturan tersendiri.

2. Sumber pembiayaan lain di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari
mahasiswa, antara lain:
a. Hibah dari pemerintah dan pihak sponsor lain;
b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
c. dana lestari dari alumni dan filantropis;
d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta; dan/atau
e. sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan.
LPTK wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur
dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan
transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang
pelaksanaannya akan diatur dengan Surat Kerja sama/MoU diluar
pedoman ini.

C. Prinsip Pembiayaan

Prinsip yang digunakan dalam pembiayaan Program PPG
Prajabatan sebagai berikut.
1. Transparan
Pengelolaan dana harus dilakukan secara transparan, yaitu
informasi pengelolaan dana yang material dan revelan disajikan
secara memadai kepada pemberi amanah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
2. Akuntabel
Pengelolaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan dan
dilaporkan secara memadai, sesuai dengan peruntukan yang telah
disepakati.
3. Efisien, Efektif, dan Ekonomis
Penggunaan dana harus efisien, efektif, ekonomis, ketaatan, dan
kepatuhan, untuk menghindari penggunaan dana untuk kegiatan
yang tidak bermanfaat dan tidak relevan.
4. Tertib Administrasi dan Pelaporan
LPTK Penyelenggara PPG Prajabatan wajib menyusun pembukuan,
menyimpan bukti-bukti transaksi, mempertanggungjawabkan,
dan menyampaikan laporannya secara tertib sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.