Page 52 - Juknis PPG Pra Jabatan 2023

3. Memiliki unit penjaminan mutu yang berfungsi melaksanakan
monitoring dan evaluasi kegiatan PPG Prajabatan sesuai standar
kompetensi lulusan;
4. Memiliki Unit Program Pengalaman Lapangan (PPL) yang masih
berfungsi efektif;
5. Mengajukan proposal sebagai penyelenggara Program Pendidikan
Profesi Guru Prajabatan;
6. Memiliki program dan jaringan kemitraan dengan madrasah
dan/atau sekolah yang terakreditasi minimal B dan memenuhi
persyaratan untuk pelaksanaan PPL.
7. Penetapan LPTK sebagai penyelenggara PPG Prajabatan didasarkan
atas hasil evaluasi dokumen usulan dan verifikasi lapangan yang
dilakukan oleh tim yang ditugaskan Direktur Jenderal Pendidikan
Islam Kementerian Agama.
8. Masa berlaku izin LPTK sebagai penyelenggara PPG Prajabatan
adalah 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang lagi dengan
mengajukan permohonan perpanjangan izin. LPTK yang sudah
mendapatkan izin akan dievaluasi secara berkala oleh tim yang

ditugaskan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.
B. Peran LPTK

1. Memastikan bahwa pengelolaan Program Studi PPG dilakukan secara
professional sesuai standar yang telah ditetapkan.
2. Melakukan Pengelolaan Program Studi PPG di LPTK yang didukung
oleh:
a. badan/lembaga/unit pelaksana penjaminan mutu atau sebutan
lain yang bertugas untuk melakukan kegiatan penjaminan mutu
Program Studi PPG.
b. badan/lembaga/unit pelaksana teknologi informasi dan
komunikasi atau sebutan lain yang bertugas untuk mengelola TIK
Program Studi PPG.
c. pengelola asrama dan atau sarana lain.
d. pengelola keuangan.
e. staf/tenaga pendukung.
3. Menunjuk pengelola bidang studi PPG yang bertanggung jawab atas
terselenggaranya program pendidikan.

C. Tugas LPTK

Tugas LPTK sebagai penyelenggara Pendidikan Profesi Guru bagi
guru prajabatan sebagai berikut:
1. Bersama pemerintah menyusun rencana induk pengembangan PPG
Prajabatan;
2. Mengembangkan kurikulum PPG Prajabatan berbasis kompetensi