Page 56 - Juknis PPG Pra Jabatan 2023
P. 56

BAB VIII
                                  SISTEM PEMBIAYAAN PPG PRA JABATAN

                     Program PPG Prajabatan dirancang secara sistematis dan menerapkan
               prinsip mutu mulai dari seleksi, proses pembelajaran, dan penilaian, hingga
               uji kompetensi, diharapkan akan menghasilkan guru-guru masa depan yang
               profesional yang dapat menghasilkan lulusan yang unggul, kompetitif, dan
               berkarakter relegius, ikhlas untuk mengabdi  serta cinta tanah air.
                     Standar  pembiayaan  penyelenggaraan  PPG  Prajabatan  merupakan
               kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya
               operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran
               Lulusan  Bidang  Studi.  Biaya  investasi  merupakan  bagian  dari  biaya
               pendidikan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen,
               dan  tenaga  kependidikan  pada  LPTK.  Biaya  operasional  pendidikan
               merupakan  bagian  dari  biaya  pendidikan  tinggi  yang  diperlukan  untuk
               melaksanakan  kegiatan  pendidikan  yang  mencakup  biaya  dosen,  biaya
               tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, biaya praktik
               dan biaya operasional tidak langsung.
                     Standar  biaya  operasional  LPTK  ditentukan  oleh  kementerian  agama
               dengan mempertimbangan:
                1.  Peringkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi
                2.  Indeks kemahalan wilayah
                3.  Hasil rapat kordinasi LPTK penyelenggar PPG Prajabatan secara nasional.
                     Standar satuan biaya operasional LPTK menjadi dasar bagi setiap LPTK

               untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) LPTK
               tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
                     Standar biaya operasional LPTK penyelenggara program Studi PPG bagi
               perguruan  tinggi  negeri  maupun  swasta  ditetapkan  oleh  masing-masing
               perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan dengan mengikuti
               kesepakatan  rapat  kordinasi  LPTK  penyelenggara  PPG  Prajabatan  secara
               nasional.
                     Penetapan  biaya  dilaksanakan  pada  tahun  sebelum  pelaksanaan
               perkuliahan oleh kementeriaan agama.

               A.  Tujuan Pembiayaan
                         Pembiayaan  PPG  Prajabatan  bertujuan  agar  setiap  kegiatan  PPG
                    Prajabatan  dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  good
                    governance sehingga tujuan Program PPG Prajabatan dapat tercapai.

               B.  Sumber Pembiayaan
                           Lembaga       Pendidikan      Tenaga      Kependidikan       (LPTK)     dapat
                    mengupayakan pendanaan Program Studi PPG dari berbagai sumber;

                    1.  Sumber pembiayaan yang diperoleh dari mahasiswa.
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61