Page 51 - Juknis PPG Pra Jabatan 2023

BAB VII

PENYELENGGARA PPG PRA JABATAN

Penyelenggara PPG Prajabatan adalah LPTK yang ditunjuk
kementeriaan sesuai dengan potensi LPTK terkait, yang mencakup
persyaratan LPTK Penyelenggara, peran LPTK, tugas LPTK, pengelola PPG
Prajabatan, kualifikasi Dosen, Guru Pamong dan Tenaga Kependidikan,
persyaratan Sekolah/Madrasah Mitra, dan Sarana dan Prasarana.

A. Persyaratan LPTK Penyelenggara

PPG Prajabatan diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi
Keagamaan (PTK) yang memiliki Lembaga Pendidikan Tenaga
Kependidikan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Menteri
Pendidikan Nasional, serta Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama RI. Persyaratan yang dimaksud meliputi peringkat
akreditasi program studi berdasarkan hasil penilaian lembaga akreditasi
perguruan tinggi, ketaatan azas penyelenggara perguruan tinggi sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan verifikasi atas
kesesuaian antara proposal dengan kondisi nyata perguruan tinggi
terkait dengan kualifikasi sumber daya manusia, kualitas sarana
prasarana, pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang mendukung
penyeleng- garaan program studi kependidikan, dan program
pengalaman lapangan.
Persyaratan yang harus dipenuhi PTK sebagai LPTK penyelenggara
PPG Prajabatan sebagai berikut.
1. Memiliki program studi S-1 dengan ketentuan:
a. Program studi PAI, PBA, PGMI, dan PIAUD serta program studi
yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Agama
Kristen, Bimas Hindu, Bimas Buddha dan Bimas Katholik.
b. Program studi sebagaimana dimaksud pada poin (a) terakreditasi
oleh BAN-PT dengan nilai A (Unggul) dan akreditasi institusi
minimal B (Baik Sekali);
c. Program studi memiliki dosen tetap sekurang-kurangnya 2 (dua)
orang berkualifikasi Doktor (S3) dengan jabatan akademik
minimal Lektor, dan 4 (empat) orang berkualifikasi Magister (S2)
dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala berlatar
belakang pendidikan sama dan/atau sesuai dengan PPG
Prajabatan yang akan diselenggarakan;
d. Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada poin (c), minimal salah

satu gelarnya berlatar belakang bidang pendidikan.
2. Mematuhi azas penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;