Page 1136 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 1136

https://www.ainamulyana.com/2022/05/permenpan-rb-nomor-16-tahun-2022.html
                                                                                                                    LAMPIRAN III
                                                                                                                    PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
                                                                                                                    DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                                    NOMOR 16 TAHUN 2022
                                                                                                                    TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN



                                                       JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
                                                         JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA ATAU DIPLOMA EMPAT

                                                                                                         JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
                                                                                                               JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN
                                                 TUGAS JABATAN
                                                                                         AHLI PERTAMA          AHLI MUDA                AHLI MADYA               AHLI UTAMA
                                                                                         III/a     III/b     III/c     III/d     IV/a      IV/b       IV/c      IV/d      IV/e
                          Melaksanakan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan
                          Pulau-Pulau Kecil yang oleh kuasa undang-undang diberikan       50        50       100       100        150       150       150       200       200
                          wewenang kepolisian khusus di bidang pengelolaan wilayah laut, dan
                          pulau-pulau kecil

                                                                                                                                   MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
                                                                                                                                 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,


                                                                                                                                                      ttd


                                                                                                                                                TJAHJO KUMOLO
   1131   1132   1133   1134   1135   1136   1137   1138   1139   1140   1141