Page 1138 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 1138

https://www.ainamulyana.com/2022/05/permenpan-rb-nomor-16-tahun-2022.html
                                                                                                                 LAMPIRAN IV
                                                                                                                 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
                                                                                                                 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                                 NOMOR 16 TAHUN 2022
                                                                                                                 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN


                                                 JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
                                                              JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

                                                                                                          JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
                                                                                                                 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN
                                                TUGAS JABATAN
                                                                                        AHLI PERTAMA       AHLI MUDA                   AHLI MADYA                   AHLI UTAMA
                                                                                             III/b       III/c      III/d      IV/a        IV/b       IV/c        IV/d       IV/e
                      Melaksanakan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan
                      Pulau-Pulau Kecil yang oleh kuasa undang-undang diberikan               50         100        100         150        150         150        200         200
                      wewenang kepolisian khusus di bidang pengelolaan wilayah laut, dan
                      pulau-pulau kecil


                                                                                                                                 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
                                                                                                                               DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,



                                                                                                                                                       ttd


                                                                                                                                                TJAHJO KUMOLO
   1133   1134   1135   1136   1137   1138   1139   1140   1141   1142   1143