Page 1140 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 1140

https://www.ainamulyana.com/2022/05/permenpan-rb-nomor-16-tahun-2022.html
                                                                                                           LAMPIRAN V
                                                                                                           PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
                                                                                                           DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
                                                                                                           NOMOR 16 TAHUN 2022
                                                                                                           TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN



                                            JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
                                                            JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR


                                                                                                          JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
                                                                                                                 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KELAUTAN
                                                 TUGAS JABATAN
                                                                                                     AHLI MUDA                      AHLI MADYA                     AHLI UTAMA
                                                                                                   III/c       III/d       IV/a         IV/b        IV/c         IV/d        IV/e
                     Melaksanakan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan
                     Pulau-Pulau Kecil yang oleh kuasa undang-undang diberikan                     100         100          150         150          150         200          200
                     wewenang kepolisian khusus di bidang pengelolaan wilayah laut, dan
                     pulau-pulau kecil


                                                                                                                             MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
                                                                                                                           DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,



                                                                                                                                                     ttd



                                                                                                                                             TJAHJO KUMOLO
   1135   1136   1137   1138   1139   1140   1141   1142   1143   1144   1145