Page 1147 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

2022, No. 511 -4-

6. Pejabat Fungsional Asisten Pengawas Kelautan yang
selanjutnya disebut sebagai Asisten Pengawas Kelautan

adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan
wewenang untuk melaksanakan pelayanan teknis

Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan

Pulau-Pulau Kecil.
7. Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan

Pulau-Pulau Kecil adalah kegiatan perencanaan

pelayanan teknis Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut,
Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, pemeriksaan kepatuhan

usaha pemanfaatan wilayah dan sumber daya laut,

pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan usaha di
Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yang

berdampak negatif pada masyarakat dan lingkungan,

tindak lanjut hasil pengawasan Pengelolaan Wilayah
Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, evaluasi dan

pelaporan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir,

dan Pulau-Pulau Kecil.
8. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan Laut

dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi dasar
Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan

Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

9. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang
menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-

bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan

geogralis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan
yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan

perundang-undangan dan hukum internasional.
10. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara

Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh

perubahan di darat dan laut.
11. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP

adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh

seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan

dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang