Page 1151 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 1151

2022, No. 511                              -8-





                                                                    BAB IV
                                       TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUBUNSUR KEGIATAN,

                                      URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA


                                                                Bagian Kesatu

                                                               Tugas Jabatan


                                                                    Pasal 6

                                   Tugas  Jabatan  Fungsional  Asisten  Pengawas  Kelautan  yaitu
                                   melaksanakan  pelayanan  teknis  Pengawasan  Pengelolaan

                                   Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.


                                                                Bagian Kedua

                                                      Unsur dan Subunsur Kegiatan


                                                                    Pasal 7

                                   (1)  Unsur  kegiatan  tugas  Jabatan  Fungsional  Asisten

                                         Pengawas  Kelautan  yang  dapat  dinilai  Angka  Kreditnya
                                         yaitu pelayanan teknis Pengawasan Pengelolaan Wilayah

                                         Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.
                                   (2)  Subunsur  dari  unsur  kegiatan  sebagaimana  dimaksud

                                         pada ayat (1), meliputi:

                                         a.   perencanaan         pelayanan        teknis      Pengawasan
                                              Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau

                                              Kecil;

                                         b.   pelayanan  teknis  pemeriksaan  kepatuhan  usaha
                                              pemanfaatan wilayah dan sumber daya laut, pesisir

                                              dan pulau-pulau kecil;

                                         c.   pelayanan  teknis  pengawasan  usaha  di  Wilayah
                                              Laut,     Pesisir,    dan     Pulau-Pulau       Kecil     yang

                                              berdampak         negatif     pada       masyarakat        dan
                                              lingkungan;

                                         d.   pelayanan  teknis  penanganan  pelanggaran  hasil

                                              pengawasan  Pengelolaan  Wilayah  Laut,  Pesisir,  dan
                                              Pulau-Pulau Kecil; dan
   1146   1147   1148   1149   1150   1151   1152   1153   1154   1155   1156