Page 1149 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 1149
2022, No. 511 -6-
disusun oleh Asisten Pengawas Kelautan baik perorangan
atau kelompok di bidang Pengawasan Pengelolaan
Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.
21. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Pengawas
Kelautan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina
adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan.
22. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan
perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi
sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat
daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
BAB II
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN
KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tanggung Jawab
Pasal 2
(1) Asisten Pengawas Kelautan berkedudukan sebagai
pelaksana teknis fungsional dalam melaksanakan
pelayanan teknis Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut,
Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil pada Instansi Pembina
dan Instansi Daerah.
(2) Asisten Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya,
pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator,
atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Asisten Pengawas
Kelautan.
(3) Kedudukan Asisten Pengawas Kelautan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan
berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis

