Page 1247 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 1247

2022, No. 512                              -40-





                                   diperhitungkan  untuk  kenaikan  pangkat  berikutnya  dalam
                                   satu jenjang jabatan.


                                                                    Pasal 41

                                   Dalam  hal  target  Angka  Kredit  yang  disyaratkan  untuk

                                   kenaikan  pangkat  dan/atau  jabatan  setingkat  lebih  tinggi
                                   tidak tercapai,  Penyuluh Perikanan tidak diberikan kenaikan

                                   pangkat dan/atau jabatan.


                                                                    BAB X

                                          KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL

                                                          PENYULUH PERIKANAN


                                                                    Pasal 42

                                   (1)  Penetapan  kebutuhan  PNS  dalam  Jabatan  Fungsional
                                         Penyuluh  Perikanan  dihitung  berdasarkan  beban  kerja

                                         yang ditentukan dari indikator yang meliputi:

                                         a. jumlah layanan Penyuluhan Perikanan; dan
                                         b. cakupan wilayah kerja Penyuluhan Perikanan.

                                   (2)  Ketentuan  mengenai  pedoman  perhitungan  kebutuhan
                                         Jabatan  Fungsional  Penyuluh  Perikanan  sebagaimana

                                         dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  dengan  peraturan

                                         peraturan  menteri  yang  menyelenggarakan  urusan
                                         pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan setelah

                                         mendapat persetujuan dari Menteri.

                                                                    Pasal 43
                                   Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan

                                   berdasarkan  Peraturan  Menteri  ini  tidak  dapat  dilakukan
                                   sebelum      pedoman        penghitungan        kebutuhan        Jabatan

                                   Fungsional Penyuluh Perikanan ditetapkan oleh menteri yang

                                   menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  kelautan
                                   dan perikanan.
   1242   1243   1244   1245   1246   1247   1248   1249   1250   1251   1252