Page 1250 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 1250

2022, No. 512
                                                          -43-




                                   (4)  Pengangkatan  kembali  dalam  Jabatan  Fungsional
                                         Penyuluh  Perikanan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat

                                         (3)  dilakukan  dengan  menggunakan  Angka  Kredit
                                         terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka

                                         Kredit  dari  penilaian  pelaksanaan  tugas  di  bidang

                                         Penyuluhan Perikanan selama diberhentikan.
                                   (5)  Kriteria      tidak      memenuhi         persyaratan       jabatan

                                         sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  f  dapat

                                         dipertimbangkan dalam hal:
                                         a.   tidak     memenuhi        kualifikasi    pendidikan       yang

                                              dipersyaratkan         untuk       menduduki          Jabatan

                                              Fungsional Penyuluh Perikanan; atau
                                         b.   tidak memenuhi Standar Kompetensi.



                                                                    Pasal 47
                                   Penyuluh  Perikanan  yang  diberhentikan  karena  ditugaskan

                                   pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1)

                                   huruf  e  dapat  disesuaikan  pada  jenjang  sesuai  dengan
                                   pangkat  terakhir  dalam  jabatannya  paling  singkat  1  (satu)

                                   tahun  setelah  diangkat  kembali  pada  jenjang  terakhir  yang
                                   didudukinya,  setelah  mengikuti  dan  lulus  Uji  Kompetensi

                                   apabila tersedia kebutuhan.


                                                                    Pasal 48

                                   (1)  Terhadap  Penyuluh  Perikanan  sebagaimana  dimaksud

                                         dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan
                                         pemeriksaan  dan  mendapatkan  izin  dari  Pejabat  yang

                                         Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
                                   (2)  Penyuluh  Perikanan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat

                                         (1) yang telah ditetapkan pemberhentiannya tidak dapat

                                         diangkat  kembali  dalam  Jabatan  Fungsional  Penyuluh
                                         Perikanan.
   1245   1246   1247   1248   1249   1250   1251   1252   1253   1254   1255