Page 1251 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

2022, No. 512 -44-

BAB XIII
PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN

RANGKAP JABATAN

Pasal 49

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier,
Penyuluh Perikanan dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 50

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja
organisasi, Penyuluh Perikanan dilarang rangkap jabatan

dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator,

jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

BAB XIV

TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 51
(1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan

Fungsional Penyuluh Perikanan yang bertanggung jawab

untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan
profesionalitas jabatan.

(2) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai
berikut:

a. menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional
Penyuluh Perikanan;

b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional

Penyuluh Perikanan;
c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk

teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan;

d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman
penilaian kualitas hasil kerja Penyuluh Perikanan;