Page 1254 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 1254
2022, No. 512
-47-
setelah mendapat persetujuan dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan dan perikanan.
Pasal 53
Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi
profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan bersifat
koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan
fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan.
Pasal 54
Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan
organisasi profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan
dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi
profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan diatur dengan
peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 55
(1) Penyuluh Perikanan yang bertugas di daerah
terpencil/rawan/berbahaya, dapat diberikan tambahan
angka kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari
angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok
dalam PAK.
(2) Tambahan angka kredit sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan selama melaksanakan tugas didaerah
terpencil/rawan/berbahaya tersebut.
(3) Kriteria dan penetapan daerah
terpencil/rawan/berbahaya tersebut ditetapkan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang kelautan dan perikanan.
