Page 1445 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 1445

2021, No. 1012                             -6-




                                         adalah  proses  pengukuran  dan  penilaian  terhadap

                                         kompetensi  teknis,  manajerial,  dan  sosial  kultural  dari

                                         Analis  Pengembangan  Kompetensi  dalam  melaksanakan
                                         tugas     dalam     jabatandisesuaikan         dengan      standar

                                         kompetensi  Jabatan  Fungsional  Analis  Pengembangan

                                         Kompetensi.
                                   21.  Hasil  Kerja  adalah  unsur  kegiatan  utama  yang  harus

                                         dicapai  oleh  Analis  Pengembangan  Kompetensi  sebagai

                                         prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional
                                         Analis Pengembangan Kompetensi.

                                   22.  Hasil  Kerja  Minimal  adalah  unsur  kegiatan  utama  yang

                                         harus  dicapai  minimal  oleh  Analis  Pengembangan
                                         Kompetensi sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.

                                   23.  Karya  Tulis/Karya  Ilmiah  adalah  tulisan  hasil  pokok

                                         pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang
                                         disusun  oleh  Analis  Pengembangan  Kompetensi,baik

                                         perorangan  atau  kelompok  di  bidang  analisis  dan

                                         perancangan,         manajemen           serta      pengendalian
                                         Pengembangan Kompetensi.

                                   24.  Instansi       Pembina        Jabatan       Fungsional        Analis
                                         Pengembangan  Kompetensi  yang  selanjutnya  disebut

                                         Instansi      Pembina       adalah       lembaga       pemerintah

                                         nonkementerian  yang  diberi  kewenangan  melakukan
                                         pengkajian      dan     pendidikan       dan     pelatihan     ASN

                                         sebagaimana        diatur    dalam      undang-undang          yang

                                         mengatur mengenai ASN.
                                   25.  Menteri  adalah  menteri  yang  menyelenggarakan  urusan

                                         pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
   1440   1441   1442   1443   1444   1445   1446   1447   1448   1449   1450