Page 1451 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

2021, No. 1012 -12-

lintas unit kerja jabatan pimpinan tinggi

pratama dalam 1 (satu) organisasi;

15. menguji validitas instrumen evaluasi
pelaksanaan Pengembangan Kompetensi;

16. menyusun instrumen evaluasi pelaksanaan

proses Pengembangan Kompetensi instansi;
17. melakukan evaluasi dokumen kesesuaian

pelaksanaan Pengembangan Kompetensi; dan

18. merumuskan umpan balik pelaksanaan
Pengembangan Kompetensi;

c. Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Madya,

meliputi:
1. menyusun peta jalan Pengembangan

Kompetensi instansi;

2. menyusun strategi pelaksanaan Pengembangan
Kompetensi instansi;

3. merancang kualifikasi Pengembangan

Kompetensi;
4. menyusun rencana tahunan Pengembangan

Kompetensi instansi;
5. menyusun bahan petunjuk teknis

Pengembangan Kompetensi instansi;

6. menyusun kerangka kerja Pengembangan
Kompetensi instansi;

7. mengembangkan sistem manajemen jejaring

Pengembangan Kompetensi instansi;
8. memverifikasi rencana tahunan Pengembangan

Kompetensi instansi;

9. memverifikasi Lembaga Penyelenggara
Pengembangan Kompetensi;

10. memverifikasi jenis dan jalur Pengembangan
Kompetensi;

11. memverifikasi kualifikasi Pengembangan

Kompetensi;
12. menyusun bahan pedoman pengembangan

sistem/program Pengembangan Kompetensi;