Page 11 - MODUL BUMN, BUMD, BUMS_Neat

“Bumi , air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya digunakan

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kedua pasal ini merupakan
jaminan bagi pemerintah untuk ikut serta berperan dalam perekonomian

negara. Penguasaan oleh negara dalam hidup orang banyak bukan berarti
memiliki, namun mengandung arti memberi kekuataan tertinggi kepada

negara untuk :

 Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan , penggunaan,
persediaan dan pemeliharaan

 Menentukan dan mengatur hak-hak bumi, air, dan kekayaan alam

 Mengatur serta menentukan hubungan hukum antara orang-orang
dan perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan kekayaan alam yang

terkandung didalamnya.
Dengan adanya pasal 33 ayat 2 dan ayat 2 UUD 1945 merupakan

jaminan bagi pemerintah untuk ikut serta berperan dalam perekonomian
negara. Peran pemerintah akan menjadi lebih nyata bila pemerintah

memiliki perusahaan negara. Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI

No. 1232/kmk.013/1989 pasal 2 yang dimaksud dengan badan usaha
milik negara adalah badan usaha dan anak perusahaan BUMN yang

seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Karena seluruh modalnya
dimiliki oleh negara berarti manajernya sangat dipengaruhi oleh

pemerintah. Menurut instruksi presiden No. 7 tahun 1967, perusahaan
negara diubah bentuknya menjadi BUMN dan disederhanakan menjadi

perusahaan jawatan (perjan), perusahaan umum (perum) , dan perusahaan

perseroan (persero). BUMN memiliki peran penting dalam mendukung
pertumbuhan ekonomi. Namun agar peran tersebut bisa lebih maksimal,

BUMN harus memebuhi syarat-syarat berikut;

 Dikelola berdasarkan prinsip dan kultur korporasi yang sehat
 Dikelola oleh manajemen profesional, integritas dan leadership yang

kuat, serta memiliki sense of business yang tinggi. Untuk itu pola
rekrutmen dan pola re- munerasi harus dikembangkan sesuai dengan

standar korporasi

4