Page 60 - Modul Ekonomi Badan Usaha dalam Perekonomian Indonesia

59

umumnya.

3. Perum dapat menjadi pionir 2. Pegawai dari perusahaan persero
aktivitas atau kegiatan usaha akan diberikan status pegawai
4. Perum dapat berperan aktif dalam negeri, serta nama badan usahanya
memberi penyuluhan, bimbingan, akan dituliskan PT "nama
maupun bantuan kepada perusahaan".
pengusaha golongan ekonomi 3. Proses pembentukan perusahaan
lemah, masyarakat, maupun pasti diusulkan terlebih dahulu oleh
koperasi. kementerian ke presiden, dan
5. Perum dapat memberi manfaat kebutuhan sebagian atau
sebagai penyedia barang atau jasa keseluruhan modalnya berasal dari
bermutu tinggi dan mencukupi aset negara atau dipisahkan dalam
kebutuhan masyarakat. bentuk saham.
4. Status persero telah diatur dalam
undang-undang termasuk struktur
Dua Jenis BUMN organisasi.
5. Perusahaan persero tidak akan
1. Perum mendapatkan fasilitas negara, dan
Seluruh modal dimiliki oleh proses pembangunan atau
negara dan tidak terbagi atas pengembangannya dilakukan pihak
saham. Tujuan utamanya untuk menteri sesuai dengan ketentuan
kesejahteraan masyarakat undang-undang dengan tujuan
mendapatkan keuntungan.
sekaligus mengejar keuntungan 6. Persero menyediakan sebuah produk
berdasarkan prinsip pengelolaan dengan mutu dan daya saing yang
badan usaha. tinggi.

2. Persero
Secara modal, paling sedikit 51%
sahamnya dimiliki oleh negara.
Tujuan utamanya mengejar
keuntungan.

Sumber:buku Ekonomi X

Perum Bulog melalui program Bulog Peduli UMKM memberikan bantuan kepada 45
perintis kemerdekaan dan keluarga perintis kemerdekaan di Provinsi DKI Jakarta.
Upaya ini menjadi bentuk rasa penghargaan kepada para pejuang perintis kemerdekaan,
serta rangkaian memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-77 Republik
Indonesia. Pemberian bantuan ini juga disertakan dengan pemberian pelatihan
kewirausahaan dan pengenalan program jaringan Rumah Pangan Kita (RPK) kepada
perintis kemerdekaan penerima bantuan tersebut. Hal tersebut merupakan peranan
perum yaitu . . . .

MODUL PEMBELAJARAN EKONOMI MATERI BADAN USAHA DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA