Page 14 - 4. E-MODUL EKOLOGI LAHAN BASAH

1. Landasan Hukum pengelolaan lahan basah di Indonesia
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam rangka pengelolaan lahan
basah di Indonesia, salah satunya adalah dengan menetapkan beragam landasan
hukum dalam bentuk perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan/atau
keputusan presiden sebagai sarana untuk melakukan pengelolaan lahan basah. Pada
tabel di bawah ini disajikan berbagai landasan hukum yang terkait langsung dengan 13
pengelolaan lahan basah.
Tabel 1. Landasan hukum pengelolaan lahan basah di Indonesia
No Landasan Hukum Keterangan
1 UU Dasar 1945 Ayat (3) menekankan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam
Pasal 33 Ayat (3) yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara dan
ayat (3) dan ayat dimanfaatkan sebesarnya-besarnya untuk kemakmuran
(4) rakyat. Ayat (4) menekankan bahwa perekonomian
nasional diselenggarakan antara lain berdasarkan atas

prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan
2 UU No. 25 Tahun Menekankan pentingnya mempertimbangkan keadilan
2000 tentang antar generasi dalam pembangunan . Mengatur rencana
Program. pengelolaan berbagai ekosistem, termasuk ekosistem-
Pembangunan ekosistem lahan
Nasional
(PROPENAS) 2000-
2005 basah.
3 UU No. 41 Tahun Mengatur hal-hal yang berkenaan dengan resapan air,
1999 tentang pembentukan wilayah pengelolaan, wilayah perlindungan
Kehutanan dan konservasi berdasarkan keberadaan lahan basah di
kawasan hutan.
4 UU No. 23 Tahun Antara lain berisi tentang asas, tujuan dan sasaran; hak,
1997 tentang kewajiban, dan peran masyarakat; wewenang pemerintah;
Pengelolaan upaya pelestarian fungsi; serta tata-cara penyeselesaian
Lingkungan Hidup sengketa dan penyidikan kasus-kasus mengenai
pengelolaan lingkungan hidup.
5 PP No. 4 Tahun Antara lain berisi tentang kriteria baku kerusakan
2001 tentang lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan;
Pengendalian baku mutu pencemaran; tata yang berkaitan dengan
Kerusakan dan kebakaran hutan; baku mutu pencemaran; tata yang
atau Pencemaran berkaitan dengan kebakaran hutan; baku mutu
Lingkungan Hidup pencemaran; tata yang berkaitan dengan kebakaran hutan;
yang Berkaitan baku mutu pencemaran; tata administrasi; ganti rugi; serta
dengan Kebakaran ketentuan pidana. Pada peraturan ini telah diatur batas-