Page 15 - 4. E-MODUL EKOLOGI LAHAN BASAH
P. 15
Hutan dan atau batas kewenangan pemerintah pusat dan daerah.
Lahan
Selain beragam landasan hukum di atas, pemerintah di tingkat
departemen/kementerian, propinsi, dan kabupaten/kota juga banyak mengeluarkan
beragam landasan hukum yang terkait dengan pengelolaan lahan basah. Namun pada 14
dokumen Strategi Nasional ini hanya dimuat landasan hukum-landasan hukum yang
dikeluarkan di tingkat pusat saja, hal tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan
fokus isu dalam strategi ini dibatasi pada isu nasional dan internasional
Kawasan lahan basah penting yang dilindungi oleh negara ditetapkan sebagai
kawasan konservasi. Hingga saat ini, dari sekitar 23 juta hektar kawasan konservasi,
4,7 juta hektar diantaranya adalah kawasan lahan basah termasuk perairan laut
dengan kedalaman lebih dari 6 meter. Dari keseluruhan lahan basah di Indonesia,
diperkirakan hanya sekitar 10% yang berada dalam otoritas pemerintah pusat;
antara lain berupa kawasan konservasi yang dikelola oleh Departemen Kehutanan.
Angka ini menunjukkan bahwa wewenang pengelolaan kawasan lahan basah yang
terbesar justru berada di tangan pemangku kepentingan daerah.
