Page 16 - 4. E-MODUL EKOLOGI LAHAN BASAH

2. Kelembagaan Pengelolaan Lahan Basah di Indonesia
Pengelolaan lahan basah Indonesia dilaksanakan oleh berbagai pemangku
kepentingan. Pemerintah pusat maupun daerah, sebagai salah satu pemangku
kepentingan, membagi tanggung jawabnya melalui beberapa
departemen/kementerian sektoral. Disamping itu, lahan basah juga dikelola oleh
masyarakat setempat dan menjadi bagian dari kehidupan sosial-budayanya, serta
oleh pengusaha untuk dimanfaatkan fungsi dan nilainya, misalnya untuk kegiatan
pariwisata, pertanian, dan penghasil energi. Sistem pengelolaan ini seringkali
menjadi tumpang tindih dan dapat menimbulkan benturan antara satu pemangku
kepentingan dengan pemangku kepentingan lainnya. 15
Perencanaan, pengelolaan, implementasi, pengawasan, dan evaluasi seringkali
dilakukan secara terpisah; masing-masing kelompok bertindak menurut kepentingan
kelompok sektor masing-masing. Keadaan ini menjadikan pengelolaan lahan basah
menjadi tidak efektif dan menyebabkan munculnya kegiatan pengelolaan yang
bertentangan dengan prinsip pemanfaatan sumberdaya lahan basah secara lestari

Secara umum kelemahan/kekurangan yang ada saat ini, yang terkait dengan sistem
kelembagaan pengelolaan lahan basah adalah:
1. Ketidakjelasan peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan
dalam pengelolaan sumberdaya lahan basah secara berkelanjutan.
2. Kurangnya pemahaman diantara para pemangku kepentingan mengenai

pentingnya strategi dan rencana terpadu pengelolaan sumberdaya lahan basah
secara bijaksana (wise use), antara lain melalui penerapan UU No. 24 Tahun 1992
tentang Tata Ruang.
3. Kurangnya tenaga perencana dan ilmuwan sumberdaya alam di daerah yang
dapat memberikan masukan penting dalam perencanaaan tata ruang propinsi
dan/atau kabupaten/kota, misalnya dengan menyiapkan pangkalan data
mengenai sumberdaya alam.
4. Kurangnya koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan dalam rangka
menjalankan perencanaan dan kegiatan-kegiatan pembangunan di lahan basah,
akibatnya timbul tumpang tindih kepentingan yang menjurus kepada
rusak/hilangnya lahan basah di Indonesia.