Page 21 - Flipbook Kebijakan Cultuurstelsel Belanda di Karesidenan Madiun

yang disebut blandong untuk melakukan eksploitasi hutan jati tersebut. Pada
dasarnya blandong merupakan kerja wajib yang harus dilakukan oleh para

petani untuk menebang kayu jati yang akan diserahkan kepada bupati atau
keraton. Berikut adalah laporan eksploitasi hutan jati di karesidenan Madiun

tahun 1837-1850 (Margana, 2017 : 129).

Periode Jumlah tenaga kerja yang Nilai produk yang dihasilkan
dilibatkan (dalam jiwa) (dalam gulden)
1837-1840 15.060 86.054

1841-1845 15.974 25.100,5
1846-1850 14.143 25.996
Tabel 1.1 : Eksploitasi jati di Karesidenan Madiun tahun 1837-1850

Meskipun konsep dasar pelaksanaan Cultuurstelsel adalah menanam

tanaman komuditas ekspor. Namun dalam praktiknya, pemerintah Belanda
juga menerapkan pajak tanah dan pachtstelsel. Pada tahun 1860-1870 tercatat

bahwa, jumlah pemungutan pajak tanah di Madiun mencapai kurang lebih
empat juta golden atau rata rata empat ratus ribu golden per tahun. Selain

pajak tanah, pemerintah Belanda juga memunggut pajak pachtstelsel yang

dilakukan melalui sistem lisensi. Pajak tersebut berkenaan dengan aktivitas
perdagangan dan konsumsi opium. Adapun penggunaan sistem lisensi

tersebut bertujuan untuk mempermudah pengumpulan pajak penjualan
opium, pajak minuman keras, penyembelihan sapi, penyembelihan babi,

pegadaian, penjualan tembakau, penjualan garam, penjualan sarang burung

wallet, dan penjualan ikan di daerah pesisir. Berdasarkan laporan resmi
pemerintah Belanda, pajak yang mengunakan sistem lisensi ini

dikelompokkan menjadi dua yaitu lisensi pajak opium (opiumpacht) dan
lisensi pajak pajak kecil non opium (kleinepachten). Pemasukan pajak

pachtstelsel sebagian besar berasal dari opium. Pada tahun 1870 tercatat

bahwa pemasukan pajak opium di wilayah Madiun mencapai 1,15 golden.
Adapun pajak pachtstelsel kecil yang dipungut menggunakan sistem lisensi

Kerjakan soal soal berikut !
1. Setelah Madiun menjadi bagian dari negara kolonial Hindia Belanda,

Pemerintah Belanda langsung melakukan reorganisasi wilayah dan

19 | P a g e