Page 16 - Flipbook Kebijakan Cultuurstelsel Belanda di Karesidenan Madiun
P. 16
kedatangannya, orang orang Belanda tersebut bertempat tinggal di Desa
Kartoharjo bagian utara dan bagian selatan (Hadiatmodjo, 1980 : 205).
Pada masa pemerintahan Belanda, setiap karesidenan dipimpin oleh residen.
Proses pemilihan residen tersebut ditunjuk secara langsung oleh Pemerintah
Belanda. Kedudukan seorang residen lebih tinggi dari asisten residen dan
bupati. Residen memiliki tugas utama untuk mengkoordinasi dan mengawasi
jalannya pemerintahan di setiap kabupaten. Adapun tata pemerintahan di
Karesidenan Madiun yaitu seorang residen yang berkedudukan di Madiun
Kota, asisten residen yang berkedudukan di Madiun Kota. tiga orang asisten
residen yang berkedudukan di Madiun, Ngawi, dan Ponorogo, sekretaris
berkedudukan di kantor karesidenan, dan bupati berkedudukan di daerah
kabupaten (Wulan, 2020 : 7).
Adapun untuk memperkuat administrasi Hindia Belanda di Madiun dan
mendukung pelaksanaan kebijakan politik ekonomi Belanda, pemerintah
Belanda melakukan reorganisasi wilayah dan birokrasi pemerintahan di
wilayah Madiun. Proses awal reorganisasi tersebut dimulai pada tahun 1832,
dengan pengangkatan L.de Launy sebagai residen pertama di wilayah
Madiun, bersama tiga asisten residen dan dua orang kontroleur. Setelah itu,
diikuti reorganisasi wilayah sebagai upaya menata kembali pembagian
kawasan administrasi di Madiun. Pemerintah Belanda mengurangi jumlah
kabupaten melalui beberapa resolusi yang telah dikeluarkan. Resolusi
pertama diresmikan pada 31 Agustus 1830 dengan penghapusan 3 kabupaten
dari 17 kabupaten. Resolusi kedua pada 6 Juni 1832 No. 1 dengan
memisahkan Pacitan dari wilayah keresidenan Madiun. Resolusi ketiga pada
22 Maret 1833 No. 1 dengan menghapus 6 kabupaten. Selanjutnya yang
terakhir berupa resolusi yang dikeluarkan oleh residen E. Francis pada 7
Januari 1839 No. 3 dengan membagi keresidenan Madiun menjadi empat
Afdeling yang berpusat di Madiun, Magetan, Ngawi, dan Ponorogo
(Margana, 2017 : 114).
Selain melakukan reorganisasi wilayah administrasi, pemerintah
Belanda juga melakukan reorganisasi birokrasi dan pemerintahan. Pada tahun
1830 wilayah Madiun memiliki kurang lebih 20 bupati. kemudian jumlah
14 | P a g e
