Page 17 - Flipbook Kebijakan Cultuurstelsel Belanda di Karesidenan Madiun

tersebut diperkecil oleh pemerintah Belanda menjadi 5 orang bupati. Masing-
masing bupati menguasai satu kabupaten yang meliputi Madiun, Ngawi,

Magetan, Ponorogo, dan Pacitan. Adapun reorganisasi birokrasi tersebut
bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan sesuai administrasi

rasional (modern). Pentingnya pengaruh bupati bagi masyarakat Jawa

menyebabkan reorganisasi birokrasi ini dilakukan secara hati-hati dan
bertahap. Bahkan, pemerintah Belanda juga memberikan kompensasi kepada

para bupati yang kehilangan wilayahnya (Margana, 2017 : 116).

B. Pelaksanaan Cultuurstelsel di Keresidenan Madiun
Cultuurstelsel merupakan kebijakan konservatif Belanda, yang bertujuan

untuk memproduksi tanaman komoditas ekspor yang laku di pasaran dunia.
Dimana kebijakan tersebut di nilai efektif dalam mengeksploitasi sumber

daya alam dan manusia. Selama pelaksanaan Cultuurstelsel, Belanda tidak
berkuasa secara langsung. Pemerintah Belanda menjalankan kekuasaan

melalui bupati serta memanfaatkan jaringan aparat dan makelar kekuasaan

tidak resmi seperti kepala desa, jago, palang, weri, dan sebagainya.
Pelaksanaan Cultuurstelsel ini sebagian besar dilakukan di daerah Jawa dan

beberapa daerah lain di luar Jawa. Untuk wilayah Jawa dilakukan pada
daerah Gubernemen yang meliputi 18 wilayah keresidenan, yaitu Banten,

Priyangan, Krawang, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Jepara,
Rembang, Surabaya, Pasuruhan, Besuki, Pacitan, Kedu, Bagelen, Banyumas,

Madiun, dan Kediri (Kartodirdjo & Suryo, 1994: 57).

Madiun merupakan salah satu wilayah terpenting pada masa pelaksanaan
Cultuurstelsel. Seperti halnya di daerah daerah yang lain, Pemerintah

Belanda juga mewajibkan masyarakat di wilayah keresidenan Madiun untuk
menanam tanaman komoditas ekspor seperti tebu, kopi, indigo, dan kayu

manis. Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, pemerintah

Belanda memanfaatkan organisasi desa seperti bupati. Bupati merupakan
kepala daerah tingkat kabupaten, serta menjadi manajer puncak produksi

perkebunan bersama residen. Dalam menjalankan fungsinya tersebut para
bupati dibantu oleh priyayi. Adapun sejumlah priyayi yang memiliki

wewenang birokrat diantaranya patih, kliwon, mentri, jaksa dan lainnya.

15 | P a g e