Page 12 - Flipbook Kebijakan Cultuurstelsel Belanda di Karesidenan Madiun
P. 12
tahun 1811, kekuasaan atas Indonesia jatuh ke tangan Inggris (Salindri, 2009 :
132).
Pada awal masa pemerintahan Inggris, Lord Minto mengangkat Thomas
Stamford Raffles sebagai gubernur jendral Inggris di Indonesia. Dalam
menjalankan pemerintahannya, Raffles mengeluarkan beberapa kebijakan,
seperti menghapus sistem penyerahan wajib dan kerja paksa yang pernah
diterapkan penguasa pribumi dan VOC sebelumnya. Raffles mengganti
sistem penyerahan wajib dan kerja paksa tersebut dengan sistem sewa.
Namun pemerintahan Inggris di Indonesia ini tidak berlangsung lama, karena
Belanda berhasil merebut kembali Indonesia dari tangan Inggris.
Kemenangan Belanda atas Prancis menjadi akhir pemerintahan Inggris di
Indonesia. Belanda berhasil menduduki kembali Indonesia sesuai isi
perjanjian London. Belanda membangun kembali kekuasannya di Indonesia
dengan membentuk komisaris Jenderal yang terdiri atas Elout Buyskes dan
Van der Capellen. Pada awalnya, pemerintah Belanda meneruskan kembali
sistem sewa tanah yang diterapkan Raffles. Namun kebijakan tersebut tidak
memberikan hasil yang memuaskan, sehingga Pemerintah Belanda
mengganti sistem sewa tanah tersebut dengan Cultuurstelsel (Yuliati: 97).
Kebijakan Cultuurstelsel pertama kali
diperkenalkan oleh Van den Bosch pada
tahun 1830. Pada dasarnya konsep kebijakan
Cultuurstelsel adalah meningkatkan produksi
tanaman ekspor. Kebijakan Cultuurstelsel ini
dianggap mampu untuk mengisi kekosongan
kas keuangan Belanda akibat perang
Diponegoro (1825-1830), perang Belanda
dengan Inggris, dan sparatisme Belgia.
Adapun ketentuan pelaksanaan cultuurstalsel berdasarkan Lembaran Negara
(Staatblad) tahun 1834 No. 2 adalah sebagai berikut.
1. Melalui persetujuan, penduduk menyediakan sebagian tanahnya untuk
penanaman tanaman perdagangan yang dapat dijual di pasaran Eropa.
10 | P a g e
