Page 18 - Laporan SFO Triwulan I 2024 Kanwil DJPb Provinsi Riau blm ds

Pendahuluan TW I 2024

1.4. Peran Strategis

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Gambar I.3
Wilayah Kerja Kanwil DJPb Prov. Riau Perbendaharaan Provinsi Riau membawahi tiga Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), yaitu KPPN
3 KPPN Tipe A1 Pekanbaru, KPPN Tipe A1 Dumai dan KPPN Tipe
465 Satker
13 Pemda A2 Rengat dengan wilayah kerja meliputi satu

Pemerintah Provinsi dan 12 Pemerintah Kabupaten/Kota
KPPN Dumai
yaitu Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kota Dumai,
108 satker, 4
pemda Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir,
Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar,
KPPN Pekanbaru Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Kuantan
290 satker, 6 Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir,
pemda
Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Siak.

KPPN Rengat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
78 satker, 3 Perbendaharaan Provinsi Riau mempunyai peran
pemda
strategis sebagai instansi vertikal Ditjen
Perbendaharaan di daerah yang akan melaksanakan
misi Ditjen Perbendaharaan di Provinsi Riau untuk mencapai Visi Ditjen Perbendaharaan sebagai
pengelola perbendaharaan negara yang profesional, modern dan akuntabel dalam proses mewujudkan
manajemen keuangan negara yang efektif dan efisien sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Selain itu, dengan fungsi yang diemban oleh
Kanwil Ditjen Perbendaharaan sesuai KMK Nomor 394/KMK.01/2022 tentang Perwakilan Kementerian
Keuangan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan juga berperan sebagai Perwakilan Kementerian Keuangan di
daerah.

Keuangan daerah tidak bisa lepas dari UU Nomor 1 tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan
Pusat dan Daerah (HKPD). Terlebih UU HKPD mengamanatkan adanya sinergi Kebijakan Fiskal Nasional,
dalam hal ini antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Namun sinergi tidak bisa dijalankan
dengan baik bila tidak ada unit yang dedicated untuk mengkomunikasikan hal tersebut dan berada nyata
di lokasi. Untuk itulah, keberadaan unit Kementerian Keuangan di Riau menjadi penting. Dan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan, khususnya Kanwil DJPb, yang mengetahui kebijakan fiskal pemerintah melalui
Belanja Pemerintah Pusat serta ada di setiap provinsi sangat layak untuk bisa menjalankan peran
tersebut melalui penguatan peran yang sudah ada. Dan momen penugasan Kanwil DJPb sebagai Regional

Chief Economist dan Financial Advisor menjadi stimulus yang layak untuk dilakukan kajian untuk
menyusun kebijakan penguatan peran Kanwil DJPb melalui strategi yang relevan antara kebijakan pusat
dengan kondisi khusus regional masing-masing.
Dalam mendukung program pemberdayaan UMKM Kanwil DJPb Provinsi Riau berkolaborasi
dengan unit eselon l lain Kementerian Keuangan yang berada di wilayah Provinsi Riau melakukan upaya
nyata pemberdayaan UMKM kepada 27 UMKM binaan mayoritas masuk dalam produk kuliner, fashion,

agraria, herbal dan produk kreatif (kriya).

PASTI BISA
Prima, Antusias, Tanpa Biaya, Inovatif, Bijak, Santun 7