Page 13 - Laporan SFO Triwulan I 2024 Kanwil DJPb Provinsi Riau blm ds

LAPORAN LLPKPK Berbasis SFO Bab I

Bab I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan salah satu unit eselon I di Kementerian Keuangan
yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
perbendaharaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam upaya

mewujudkan tata kelola dan kinerja organisasi yang baik tidak terlepas dari peran pimpinan dalam
merencanakan, menggerakkan, dan mendorong peningkatan kinerja manajemen untuk mencapai target
yang ditetapkan.

Untuk memastikan pencapaian tujuan dan mengukur keberhasilan kinerja organisasi, salah satu
metode yang digunakan adalah dengan metode Balance Scorecard (BSc). Pengelolaan kinerja berbasis
BSc merupakan suatu alat manajemen strategis yang menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan strategi ke
dalam kerangka di Kementerian Keuangan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Kementerian Keuangan sebagaimana telah
diubah terakhir oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja
di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Adapun implementasi BSc melalui Strategy Focus Organization (SFO) membantu pengelola kinerja
dalam melakukan assessment organisasi dan individu berdasarkan lima prinsip SFO. Berdasarkan lima
prinsip inilah dapat dilakukan evaluasi mengenai level implementasi manajemen kinerja BSc. Lima prinsip
SFO tersebut antara lain:

a. Menggerakkan perubahan melalui peran kepemimpinan;
b. Menerjemahkan strategi ke dalam kerangka operasional;
c. Menyelaraskan organisasi dengan strategi;
d. Memotivasi untuk menjadikan strategi sebagai tugas seluruh pegawai; dan
e. Menjadikan strategi sebagai proses perbaikan yang berkelanjutan.

Dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja, Kanwil Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi Riau merupakan selaku unit vertikal memiliki kewajiban untuk melaporkan
progress pelaksanaan peningkatan kualitas pengelolaan kinerja kepada kantor pusat Direktorat Jenderal
Perbendaharaan. Untuk itu, disusunlah Laporan LLPKPK berbasis SFO sebagai wujud
pertanggungjawaban atas pelaksanaan seluruh action plan berdasarkan prinsip SFO sesuai dengan
konsep best practice dalam pengelolaan kinerja.

1.2. Sejarah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau

Reformasi birokrasi pada bidang keuangan negara dimulai dengan pemisahan peran antara
kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan administratif dan Kementerian Keuangan yang
memiliki kewenangan komptabel dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara
dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Langkah cepat reformasi

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2 Provinsi Riau