Page 135 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 121 -

mekanisme penggunaan anggaran sub BA BUN Belanja
Lainnya melalui revisi DIPA BUN Belanja Lainnya.
(2) Berdasarkan izin penggunaan anggaran sub BA BUN
Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
119 ayat (6) huruf a, Pemimpin PPA BUN mengajukan
usulan revisi DIPA BUN.

Bagian Kelima
Mekanisme Revisi Anggaran

Paragraf 1
Mekanisme Revisi Anggaran di Direktorat Jenderal
Anggaran

Pasal 165
(1) Mekanisme Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal
Anggaran untuk BA K/L dilakukan dengan tahapan
dan ketentuan sebagai berikut:
a. KPA menyampaikan surat usulan Revisi Anggaran
kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/
Sekretaris/pejabat eselon I Kementerian/Lembaga
dengan melampirkan dokumen pendukung
berupa:
1. data dalam Sistem Informasi; dan
2. dokumen pendukung terkait lainnya.
b. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/
pejabat eselon I Kementerian/Lembaga melakukan
penelitian atas usulan Revisi Anggaran dan
kelengkapan dokumen pendukung usulan Revisi
Anggaran yang disampaikan oleh KPA;
c. dalam hal usulan revisi berkaitan dengan:
1. Revisi Anggaran dalam hal pagu anggaran
berubah;
2. Revisi Anggaran antar Program yang
berdampak pada pengurangan volume
Keluaran (RO), kecuali dalam rangka
pemenuhan Belanja Operasional;
3. Revisi Anggaran dalam rangka reorganisasi
dan/atau restrukturisasi
Kementerian/Lembaga; dan/atau
4. Revisi Anggaran dalam hal terdapat
Program/Kegiatan/KRO/RO baru,
usulan Revisi Anggaran terlebih dahulu
disampaikan Sekretaris Jenderal/Sekretaris
Utama/Sekretaris/pejabat eselon I
Kementerian/Lembaga kepada APIP K/L untuk
dilakukan reviu atas kesesuaian dokumen
pendukung dengan kaidah perencanaan dan
penganggaran;
d. hasil reviu yang dilakukan oleh APIP K/L
sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan
dalam LHR APIP K/L;
e. berdasarkan hasil penelitian atas usulan Revisi
Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b
dan/atau LHR APIP K/L sebagaimana dimaksud
pada huruf d, Sekretaris Jenderal/Sekretaris