Page 130 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 116 -

Paragraf 13
Revisi Anggaran terkait Pemberian Hibah kepada
Pemerintah Asing/Lembaga Asing

Pasal 156
(1) Revisi Anggaran sub BA BUN Hibah yang bersumber
dari PNBP yang berasal dari pendapatan BLU berupa:
a. perubahan anggaran; atau
b. pergeseran anggaran.
(2) Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a bersifat:
a. menambah pagu anggaran; atau
b. mengurangi pagu anggaran.
(3) Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dilakukan dengan perubahan DIPA tanpa
merevisi surat Menteri Keuangan mengenai penetapan
Alokasi Anggaran BUN.
(4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dalam rangka realokasi anggaran dari
kegiatan pemberian Hibah yang tidak dapat
dilaksanakan dan/atau optimalisasi kegiatan yang
sudah selesai dilaksanakan ke kegiatan pemberian
Hibah lainnya.
(5) Perubahan anggaran yang bersifat menambah pagu
anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dilakukan dalam hal:
a. terdapat perubahan pada daftar rencana
pemberian hibah; dan/atau
b. terdapat pemberian hibah kepada
Pemerintah/Lembaga Asing di luar daftar rencana
pemberian hibah yang bersifat tidak terencana.
(6) Perubahan anggaran yang bersifat menambah pagu
anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dilakukan dengan memperhatikan PNBP yang berasal
dari pendapatan BLU.
(7) Perubahan anggaran yang bersifat mengurangi pagu
anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dilakukan dalam hal terjadi pembatalan pemberian
hibah.
(8) Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan mekanisme Revisi Anggaran
BA BUN di Direktorat Jenderal Anggaran.

Paragraf 14
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan
Pemerintah Lainnya

Pasal 157
(1) Menteri Keuangan dapat melakukan penyesuaian
belanja pada tahun anggaran berkenaan.
(2) Penyesuaian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam hal terdapat:
a. kebijakan Penyesuaian Belanja Negara; dan/atau
b. kebijakan Pemerintah lainnya.
(3) Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kebijakan