Page 127 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 113 -

a. perubahan RO Prioritas Nasional; dan/atau
b. pergeseran anggaran RO Prioritas Nasional.
(2) Perubahan dan/atau pergeseran anggaran RO Prioritas
Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu
mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Anggaran -
Kementerian Keuangan dan Deputi Mitra Kerja -
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
(3) Dalam hal perubahan dan/atau pergeseran anggaran
RO Prioritas Nasional terkait dengan:
a. penambahan target dan/atau alokasi RO Prioritas
Nasional yang anggarannya bersumber dari hibah
yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN
dan/atau PNBP termasuk PNBP BLU;
b. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) RO Prioritas
Nasional;
c. pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual/
Swakelola RO Prioritas Nasional; dan/atau
d. ralat administratif nomenklatur,
dilakukan berdasarkan kewenangan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV huruf C yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini,
tanpa memerlukan persetujuan dari Direktorat
Jenderal Anggaran - Kementerian Keuangan dan Deputi
Mitra Kerja - Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
(4) Perubahan dan/atau pergeseran RO Prioritas Nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
kecuali pergeseran anggaran dalam 1 (satu) RO
prioritas nasional dilampiri dengan surat pernyataan
persetujuan perubahan dan/atau pergeseran anggaran
RO Prioritas Nasional dari Sekretaris
Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/pejabat eselon I
Kementerian/Lembaga penanggung jawab Program,
disertai dengan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan.
(5) Kementerian/Lembaga melakukan pemutakhiran
Renja K/L setelah usulan perubahan dan/atau
pergeseran RO Prioritas Nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kementerian
Keuangan.

Paragraf 9
Revisi Anggaran Terkait RO Cadangan

Pasal 152
(1) Kementerian/Lembaga dapat mengusulkan Revisi
Anggaran berupa pergeseran anggaran dari RO
Cadangan ke RO lainnya untuk mendanai kegiatan
yang bersifat mendesak, darurat, atau yang tidak dapat
ditunda.
(2) Usulan revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan oleh pejabat eselon I Kementerian/Lembaga
kepada Direktorat Jenderal Anggaran, sepanjang telah
mendapat persetujuan pejabat eselon I penanggung
jawab Program.