Page 128 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 114 -

Paragraf 10
Revisi Anggaran Terkait Penanganan Bencana Non-Alam

Pasal 153
(1) Revisi Anggaran untuk penanganan bencana non-alam
merupakan Revisi Anggaran yang dilakukan dalam
rangka penyediaan alokasi anggaran untuk
penanganan bencana non-alam.
(2) Alokasi anggaran untuk penyediaan alokasi anggaran
untuk penanganan bencana non-alam sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme
pergeseran anggaran dari sub BA BUN Belanja Lainnya
ke BA K/L atau pergeseran anggaran dalam 1 (satu)
Kementerian/Lembaga.
(3) Alokasi anggaran untuk penanganan bencana non-
alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
diperkenankan untuk dilakukan pergeseran ke alokasi
anggaran selain untuk penanganan bencana non-alam.
(4) Dalam hal Revisi Anggaran untuk penanganan bencana
non-alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk dalam kategori Belanja Operasional,
kewenangan revisinya mengikuti ketentuan Revisi
Anggaran dalam rangka pemenuhan Belanja
Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144.

Paragraf 11
Revisi Anggaran Terkait Persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat

Pasal 154
(1) Revisi Anggaran yang disampaikan ke Direktorat
Jenderal Anggaran dapat diproses dengan/atau tanpa
memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(2) Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan berdasarkan kewenangan hak
anggaran Dewan Perwakilan Rakyat yang ditetapkan
atau memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat.
(3) Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris
Kementerian/Lembaga menyampaikan usulan
Revisi Anggaran kepada Ketua Komisi mitra
Kementerian/Lembaga atau Ketua Badan
Anggaran - Dewan Perwakilan Rakyat untuk
mendapat persetujuan; dan
b. berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, Sekretaris Jenderal/Sekretaris
Utama/Sekretaris/pejabat eselon I
Kementerian/Lembaga mengajukan usulan Revisi
Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran.
(4) Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat ditetapkan oleh Pemerintah tanpa