Page 132 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 118 -

menyampaikan usulan pencadangan kepada
Menteri Keuangan; atau
b. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Anggaran melakukan pemblokiran DIPA
Kementerian/Lembaga secara otomatis melalui
Sistem Informasi.
(2) Dalam hal Kementerian/Lembaga tidak menyampaikan
usulan pencadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Anggaran melakukan pemblokiran DIPA
Kementerian/Lembaga secara otomatis melalui Sistem
Informasi.
(3) Pemblokiran DIPA Kementerian/Lembaga secara
otomatis melalui sistem sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dan ayat (2) dengan
mempertimbangkan hasil pengendalian dan
pemantauan.
(4) Pemblokiran DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat dilakukan pada saat DIPA ditetapkan atau pada
saat tahun anggaran berkenaan.

Paragraf 15
Revisi Anggaran DIPA Kementerian/Lembaga dan DIPA
BUN yang Bersumber dari BA BUN

Pasal 159
(1) Revisi Anggaran DIPA Kementerian/Lembaga yang
bersumber dari BA BUN dan DIPA BUN dapat dilakukan
dalam hal:
a. RO atas kegiatan yang didanai dari SP SABA atau
SPP BA BUN telah tercapai dan terdapat sisa
anggaran; atau
b. RO atas kegiatan yang didanai dari SP SABA atau
SPP BA BUN tidak tercapai sebagian atau
seluruhnya, dan masih terdapat sisa anggaran
yang tidak digunakan.
(2) Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan dengan:
a. melakukan revisi sisa anggaran sepanjang
menambah volume RO yang sama; dan/atau
b. melakukan revisi sisa anggaran untuk
dikembalikan ke sub BA BUN Belanja Lainnya.
(3) Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dapat dilakukan dengan melakukan revisi
terhadap sisa anggaran yang tidak digunakan untuk
dikembalikan ke BA BUN sepanjang terdapat:
a. faktor eksternal di luar kewenangan atau kuasa
Kementerian/Lembaga yang bersangkutan;
b. perubahan kebijakan Pemerintah yang diputuskan
rendah dalam rapat koordinasi antar-menteri;
dan/atau
c. force majeure/keadaan kahar.
(4) Pengembalian sisa anggaran yang tidak digunakan ke
BA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
dapat dilakukan dalam hal sisa anggaran yang akan