Page 141 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 127 -

BUN Belanja Lainnya dengan dilampiri hasil penilaian
dan berita acara penelaahan, dalam waktu 1 (satu) hari
kerja setelah disposisi atau arahan diterima dari
Direktur Jenderal Anggaran.
(9) Dalam hal usulan pengembalian anggaran mendapat
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
seluruhnya tidak disetujui/ditolak, Direktorat
Anggaran Bidang selaku mitra Kementerian/Lembaga
atau Mitra PPA BUN menyampaikan surat penolakan
usulan pengembalian anggaran kepada Pimpinan unit
eselon I Kementerian/Lembaga atau KPA BUN yang
menyampaikan usulan pengembalian anggaran melalui
surat Direktur Jenderal Anggaran.
(10) Berdasarkan arahan dari Direktur Jenderal Anggaran
dan hasil penilaian yang disampaikan oleh Direktorat
Anggaran Bidang selaku mitra Kementerian/Lembaga
atau Mitra PPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat
(7), Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum,
Pertahanan dan Keamanan, dan BA BUN atas nama
Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN
Belanja Lainnya menyampaikan usulan revisi SP
SABA/SPP BA BUN dalam rangka pengembalian
anggaran ke sub BA BUN Belanja Lainnya kepada
Direktur Jenderal Anggaran dalam waktu 1 (satu) hari
kerja.
(11) Berdasarkan usulan revisi SP SABA/SPP BA BUN,
Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan Revisi SP
SABA/SPP BA BUN dalam rangka pengembalian
anggaran ke sub BA BUN Belanja Lainnya, disampaikan
kepada Pimpinan unit eselon I Kementerian/Lembaga
atau Pemimpin PPA BUN selaku pengusul ditembuskan
kepada Direktorat Anggaran Bidang selaku mitra
Kementerian/Lembaga dan Unit Pendukung PPA BUN
Belanja Lainnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
(12) Revisi SP SABA/SPP BA BUN sebagaimana dimaksud
pada ayat (11) disusun sesuai dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf B
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
(13) Dokumen Revisi SP SABA/SPP BA BUN dalam rangka
pengembalian anggaran ke sub BA BUN Belanja
Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (11)
merupakan satu kesatuan dokumen dengan dokumen
SP SABA/SPP BA BUN hal terkait yang telah diterbitkan
sebelumnya.
(14) Revisi SP SABA/SPP BA BUN dalam rangka
pengembalian anggaran ke sub BA BUN Belanja
Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (11)
merupakan:
a. dasar pengajuan Revisi Anggaran yang bersifat
mengurangi pagu DIPA Kementerian/Lembaga
atau DIPA BUN sebesar alokasi yang dikembalikan
kepada sub BA BUN Belanja Lainnya; dan
b. dasar penambahan alokasi anggaran pada sub BA
BUN Belanja Lainnya sebesar alokasi yang
dikembalikan.