Page 142 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 128 -

(15) Mekanisme Revisi Anggaran DIPA
Kementerian/Lembaga atau Revisi Anggaran DIPA BUN
untuk pengembalian anggaran yang berasal dari SP
SABA/SPP BA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat
(14) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan terkait
mekanisme Revisi Anggaran DIPA
Kementerian/Lembaga dan mekanisme Revisi
Anggaran DIPA BUN.

Pasal 167
(1) Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran
untuk anggaran BA BUN terbagi dalam 2 (dua) jenis
yaitu:
a. Revisi Anggaran dalam hal pagu anggaran
berubah; dan/atau
b. Revisi Anggaran dalam hal pagu anggaran tetap
yang memerlukan penelaahan.
(2) Mekanisme Revisi Anggaran untuk anggaran BA BUN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
tahapan sebagai berikut:
a. usulan Revisi Anggaran terlebih dahulu
disampaikan oleh KPA BUN kepada APIP K/L
untuk dilakukan reviu atas kesesuaian dokumen
pendukung dengan kaidah perencanaan dan
penganggaran dan dituangkan dalam LHR APIP
K/L;
b. KPA BUN menandatangani dan menyampaikan
surat usulan Revisi Anggaran kepada Pemimpin
PPA BUN dengan melampirkan dokumen
pendukung sebagai berikut:
1. data dalam Sistem Informasi;
2. kerangka acuan kerja dan rincian anggaran
biaya usulan Revisi Anggaran;
3. LHR APIP K/L sebagaimana dimaksud pada
huruf a, kecuali yang berasal dari SPP BA
BUN Belanja Lainnya dapat menggunakan
LHR APIP K/L saat proses pengusulan
tambahan anggaran dari sub BA BUN Belanja
Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
117 ayat (2) huruf c angka 5; dan
4. dokumen pendukung lainnya dalam hal
diperlukan, sesuai dengan substansi Revisi
Anggaran;
c. Pemimpin PPA BUN meneliti usulan Revisi
Anggaran dan kelengkapan dokumen sebagaimana
dimaksud pada huruf b;
d. dalam proses penelitian sebagaimana dimaksud
pada huruf c, Pemimpin PPA BUN dapat meminta
tambahan dokumen pendukung terkait lainnya
yang diperlukan; dan
e. berdasarkan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada huruf c, Pemimpin PPA BUN
menyampaikan surat usulan Revisi Anggaran
kepada Direktur Jenderal Anggaran dengan
melampirkan dokumen pendukung berupa:
1. data dalam Sistem Informasi;