Page 147 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 133 -

(3) Dalam hal usulan Revisi Anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f berdasarkan hasil
penelaahan dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan
seluruhnya atau sebagian, Direktur Anggaran Bidang
selaku mitra Kementerian/Lembaga atas nama
Direktur Jenderal Anggaran melakukan penetapan
melalui surat pengesahan Revisi Anggaran.
(4) Dalam hal usulan Revisi Anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f berdasarkan hasil
penelaahan tidak dapat dipertimbangkan untuk
ditetapkan seluruhnya, Direktur Anggaran Bidang
selaku mitra Kementerian/Lembaga atas nama
Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan surat
penolakan usulan Revisi Anggaran.
(5) Surat usulan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f, LHR APIP K/L sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf i, dan surat pengesahan
Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV huruf B yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(6) Proses penetapan atau penolakan usulan Revisi
Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4)
diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung
sejak penelaahan selesai dilakukan dan dokumen
pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
j dan data dalam Sistem Informasi diterima dengan
lengkap dan benar.

Paragraf 3
Mekanisme Revisi Anggaran dari BA K/L ke Sub BA BUN
Belanja Lainnya

Pasal 170
(1) Mekanisme Revisi Anggaran untuk pergeseran
anggaran dari BA K/L ke sub BA BUN Belanja Lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (4) huruf
b dan ayat (6) huruf b angka 2, dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Sekretaris Jenderal/Sekretaris
Utama/Sekretaris/pejabat eselon I
Kementerian/Lembaga mengajukan usulan Revisi
Anggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran;
b. Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada
huruf a, dilakukan termasuk untuk alokasi
anggaran hasil pencadangan anggaran pada DIPA
Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 158; dan
c. Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada
huruf a dilakukan oleh Direktur Anggaran Bidang
selaku mitra Kementerian/Lembaga sesuai
mekanisme Revisi Anggaran untuk BA K/L
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165.
(2) Dalam hal Kementerian/Lembaga tidak menyampaikan
usulan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada