Page 151 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 137 -

Jenderal Perbendaharaan mengembalikan surat usulan
Revisi Anggaran melalui Sistem Informasi.
(4) Dalam hal usulan Revisi Anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil penelitian
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan dapat dipertimbangkan untuk
ditetapkan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan menetapkan surat pengesahan Revisi
Anggaran.
(5) Dalam hal usulan Revisi Anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil penelitian
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan tidak dapat dipertimbangkan untuk
ditetapkan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan menetapkan surat penolakan Revisi
Anggaran.
(6) Proses Revisi Anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) atau ayat (5) diselesaikan paling lama 1 (satu)
hari kerja terhitung sejak dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a diterima dengan
lengkap dan benar serta notifikasi dari Sistem Informasi
telah tercetak.

Paragraf 5
Mekanisme Revisi Anggaran pada Kementerian/Lembaga
yang Tidak Mengakibatkan Perubahan DIPA

Pasal 173
(1) KPA dapat melakukan Revisi Anggaran dalam 1 (satu)
Satker berupa:
a. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) KRO dalam 1
(satu) Kegiatan; dan/atau
b. penambahan/perubahan akun beserta alokasi
anggarannya dalam 1 (satu) RO.
(2) KPA BUN dapat melakukan Revisi Anggaran dalam 1
(satu) RO dalam 1 (satu) Satker sepanjang tidak
mengubah rincian alokasi anggaran BUN yang
ditetapkan Menteri Keuangan.
(3) Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
atau ayat (2) dilakukan sepanjang:
a. tidak mengubah sumber dana, pagu anggaran
Satker, satuan dan volume RO, dan jenis belanja;
dan
b. dilakukan dengan memperhatikan hasil reviu APIP
K/L atas RKA-K/L atau RKA-BUN tahun anggaran
berkenaan.
(4) Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan melakukan pemutakhiran data POK
yang ditetapkan oleh KPA atau KPA BUN, serta
mengubah data RKA-K/L atau RKA-BUN berkenaan
dengan menggunakan Sistem Informasi.
(5) Untuk melakukan pemutakhiran data POK
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPA atau KPA
BUN melakukan pengunggahan dan persetujuan atas
usulan revisi POK melalui Sistem Informasi.