Page 150 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 136 -

Direktorat Pelaksanaan Anggaran – Direktorat Jenderal
Perbendaharaan tidak dapat dipertimbangkan untuk
ditetapkan, Direktur Pelaksanaan Anggaran -
Direktorat Jenderal Perbendaharaan menetapkan surat
penolakan usulan Revisi Anggaran.
(6) Proses Revisi Anggaran pada Direktorat Pelaksanaan
Anggaran - Direktorat Jenderal Perbendaharaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5)
diselesaikan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung
sejak dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c diterima dengan lengkap dan benar serta
notifikasi dari Sistem Informasi telah tercetak.

Pasal 172
(1) Mekanisme Revisi Anggaran pada Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf b angka 2
dilakukan dengan tahapan dan ketentuan sebagai
berikut:
a. KPA/KPA BUN menandatangani dan
menyampaikan surat usulan Revisi Anggaran
kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan dengan mengunggah salinan
digital atau hasil pindaian dokumen pendukung
sebagai berikut:
1. data dalam Sistem Informasi;
2. surat persetujuan pejabat eselon I dalam hal
usulan Revisi Anggaran berkaitan dengan
antara lain:
a) pergeseran anggaran yang
mengakibatkan penambahan Kegiatan
baru untuk Satker yang bersangkutan
pada DIPA Petikan Satker;
b) pergeseran anggaran antar-Satker;
dan/atau
c) pergeseran antar-Kegiatan;
3. rekomendasi (clearance) dari Kementerian
Komunikasi dan Informatika dan/atau
Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi dalam hal
Kementerian/Lembaga bersangkutan
mengajukan usulan Revisi Anggaran
berkaitan dengan belanja teknologi informasi
komunikasi; dan
4. dokumen pendukung terkait lainnya; dan
b. dokumen asli atas salinan digital atau hasil
pindaian dokumen sebagaimana dimaksud pada
huruf a angka 2 sampai dengan angka 4
diarsipkan oleh Kementerian/Lembaga yang
bersangkutan.
(2) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
meneliti usulan Revisi Anggaran dan kelengkapan
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3) Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan
belum dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, Kantor Wilayah Direktorat