Page 146 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 132 -

Utama/Sekretaris/pejabat eselon I
Kementerian/Lembaga kepada APIP K/L untuk
dilakukan reviu atas kesesuaian dokumen
pendukung dengan kaidah perencanaan dan
penganggaran;
i. hasil reviu yang dilakukan oleh APIP K/L
sebagaimana dimaksud pada huruf h dituangkan
dalam LHR APIP K/L;
j. berdasarkan hasil penelitian atas usulan Revisi
Anggaran sebagaimana dimaksud ada huruf g dan
LHR APIP K/L sebagaimana dimaksud pada huruf
i, Sekretaris Jenderal/Sekretaris
Utama/Sekretaris/pejabat eselon I
Kementerian/Lembaga menandatangani dan
menyampaikan surat usulan Revisi Anggaran
kepada Direktur Jenderal Anggaran melalui Sistem
Informasi dengan mengunggah salinan digital atau
hasil pindaian dokumen pendukung sebagai
berikut:
1. data dalam Sistem Informasi;
2. surat pernyataan pejabat eselon I yang
menyatakan bahwa:
a) usulan Revisi Anggaran yang
disampaikan oleh KPA telah disetujui
oleh pejabat eselon I; dan
b) usulan Revisi Anggaran yang
disampaikan beserta dokumen
persyaratannya telah dilakukan
penelitian kelengkapan dokumennya
oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris
Utama/Sekretaris/pejabat eselon I
Kementerian/Lembaga;
3. LHR APIP K/L sebagaimana dimaksud pada
huruf i; dan
4. dokumen pendukung terkait lainnya dalam
hal diperlukan, sesuai dengan substansi
Revisi Anggaran; dan
k. dokumen asli atas salinan digital atau hasil
pindaian dokumen sebagaimana dimaksud pada
huruf j angka 2 sampai dengan angka 4 diarsipkan
oleh Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
(2) Dalam hal usulan Revisi Anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa Revisi Anggaran yang
memerlukan penelaahan, pejabat eselon III di unit
terkait atas nama Direktur Anggaran Bidang selaku
mitra Kementerian/Lembaga menetapkan dan
menyampaikan undangan kepada Kepala Biro
Perencanaan/Keuangan/Sekretaris Direktorat
Jenderal/pejabat eselon II dengan tembusan kepada
Sekretaris Jenderal/Sekretaris
Utama/Sekretaris/pejabat eselon I
Kementerian/Lembaga, dan pimpinan unit-unit terkait
dalam hal diperlukan, untuk melakukan penelaahan
atas usulan Revisi Anggaran melalui komunikasi secara
luring dan/atau daring.