Page 149 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 135 -

Daerah dan pengalokasiannya didasarkan
pada usulan proposal;
5. rencana kebutuhan barang milik negara hasil
penelaahan perubahan dalam hal usulan
Revisi Anggaran berkaitan dengan
penambahan volume barang milik negara
yang menjadi objek perencanaan kebutuhan
barang milik negara sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan mengenai perencanaan
kebutuhan barang milik negara dalam hal
penambahan volume barang milik negara
melebihi jumlah volume barang milik negara
yang tercantum dalam rencana kebutuhan
barang milik negara; dan
6. dokumen pendukung lainnya dalam hal
diperlukan, sesuai dengan substansi Revisi
Anggaran;
b. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/
Sekretaris/pejabat eselon I
Kementerian/Lembaga/Pemimpin PPA BUN
meneliti usulan Revisi Anggaran dan kelengkapan
dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. Berdasarkan hasil penelitian atas usulan Revisi
Anggaran, Sekretaris Jenderal/Sekretaris
Utama/Sekretaris/pejabat eselon I
Kementerian/Lembaga menandatangani dan
menyampaikan surat usulan Revisi Anggaran
kepada Direktur Pelaksanaan Anggaran -
Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui
Sistem Informasi dengan mengunggah salinan
digital atau hasil pindaian dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
d. Dokumen asli atas salinan digital atau hasil
pindaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam
huruf c diarsipkan oleh Kementerian/Lembaga
yang bersangkutan.
(2) Direktorat Pelaksanaan Anggaran - Direktorat Jenderal
Perbendaharaan meneliti usulan Revisi Anggaran dan
kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c.
(3) Dalam hal usulan Revisi Anggaran yang disampaikan
belum dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, Direktorat Pelaksanaan Anggaran
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengembalikan
surat usulan Revisi Anggaran kepada Sekretaris
Jenderal/ Sekretaris Utama/ Sekretaris/ pejabat eselon
I Kementerian/Lembaga melalui Sistem Informasi.
(4) Dalam hal usulan Revisi Anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil penelitian
Direktorat Pelaksanaan Anggaran – Direktorat Jenderal
Perbendaharaan dapat dipertimbangkan untuk
ditetapkan, Direktur Pelaksanaan Anggaran -
Direktorat Jenderal Perbendaharaan menetapkan surat
pengesahan Revisi Anggaran.
(5) Dalam hal usulan Revisi Anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil penelitian