Page 157 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 143 -

Anggaran paling lambat sampai batas akhir
penyusunan laporan keuangan Pemerintah Pusat.
(13) Dalam hal Revisi Anggaran dilakukan untuk
pengesahan anggaran belanja yang dibiayai dari
penggunaan kelebihan realisasi atas target PNBP yang
dapat digunakan kembali sesuai ketentuan, yang telah
direncanakan dalam APBN tahun anggaran berkenaan
untuk Satker penghasil PNBP yang bersangkutan
sepanjang dalam 1 (satu) Program yang sama, batas
akhir penerimaan usulan Revisi Anggaran oleh
Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling lambat
tanggal 15 Desember tahun anggaran berkenaan.
(14) Dalam hal Revisi Anggaran dilakukan untuk:
a. pengesahan anggaran belanja yang dibiayai dari
hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa
BUN;
b. pengesahan atas pengeluaran Kegiatan/RO yang
dananya bersumber dari pinjaman/hibah luar
negeri melalui mekanisme pembayaran langsung
dan letter of credit;
c. Revisi administrasi; dan/atau
d. Pemutakhiran data berkaitan dengan revisi POK
oleh KPA yang mengakibatkan perubahan
halaman III DIPA,
batas akhir penerimaan usulan Revisi Anggaran dan
penyelesaiannya oleh Direktorat Jenderal
Perbendaharaan paling lambat tanggal 27 Desember
tahun anggaran berkenaan.
(15) Dalam hal Revisi Anggaran dilakukan untuk
penyelesaian pagu minus belanja pegawai, batas akhir
penerimaan usulan Revisi Anggaran oleh Direktorat
Jenderal Anggaran atau Direktorat Jenderal
Perbendaharaan paling lambat tanggal 31 Desember
tahun anggaran berkenaan.
(16) Dalam hal Revisi Anggaran terkait dengan penyesuaian
administratif dan penyusunan laporan keuangan
Pemerintah Pusat, usulan Revisi Anggaran dapat
disampaikan melewati tahun anggaran berkenaan dan
penetapan batas akhir penerimaan usulan Revisi
Anggaran serta kewenangan pengesahannya dilakukan
oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
(17) Pada saat penerimaan usulan Revisi Anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (16), seluruh dokumen telah diterima dengan
lengkap dan benar.
(18) Dalam hal batas akhir penyampaian usulan Revisi
Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (16) merupakan hari libur atau bagian dari
kebijakan cuti bersama yang ditetapkan oleh
Pemerintah, maka batas akhir penyampaian usulan
Revisi Anggaran dimajukan menjadi hari kerja terakhir
sebelum hari libur atau cuti bersama.

Pasal 176
(1) Pengesahan Revisi Anggaran yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Anggaran disampaikan kepada