Page 158 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 144 -

Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/
Sekretaris/pejabat eselon I
Kementerian/Lembaga/Pemimpin PPA BUN yang
bersangkutan dan Direktur Jenderal Perbendaharaan
c.q. Direktur Sistem Perbendaharaan dan Direktur
Pelaksanaan Anggaran dengan tembusan kepada:
a. Menteri/Pimpinan Lembaga;
b. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional c.q. mitra kerja Kementerian/Lembaga
dalam hal Revisi Anggaran terkait RO Prioritas
Nasional;
c. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
d. Gubernur dalam hal pelaksanaan Kegiatan
dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan;
e. pejabat eselon I Kementerian/Lembaga, dalam hal
Revisi Anggaran melibatkan unit eselon I lain pada
Kementerian/Lembaga tersebut;
f. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan
Risiko dalam hal usulan Revisi Anggaran terkait
pinjaman, hibah, dan/atau SBSN, termasuk RMP;
g. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan -
Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan/atau
h. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan terkait.
(2) Pengesahan Revisi Anggaran yang ditetapkan oleh
Direktur Pelaksanaan Anggaran atau Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
disampaikan kepada KPA dan/atau KPA BUN yang
bersangkutan dan Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara terkait dengan tembusan
kepada:
a. Menteri/Pimpinan Lembaga;
b. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional c.q. mitra kerja Kementerian/Lembaga
dalam hal Revisi Anggaran terkait RO Prioritas
Nasional;
c. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
d. Gubernur dalam hal pelaksanaan Kegiatan
dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan;
e. Direktur Jenderal Anggaran; dan/atau
f. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan
Risiko dalam hal usulan Revisi Anggaran terkait
pinjaman, hibah, dan/atau SBSN, termasuk RMP.

Pasal 177
(1) Revisi Anggaran dilaporkan Pemerintah dalam APBN
Perubahan tahun anggaran berkenaan dan/atau
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun anggaran
berkenaan.
(2) Revisi Anggaran yang dilaporkan dalam APBN
Perubahan tahun anggaran berkenaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan Revisi Anggaran
yang dilakukan sebelum rancangan Undang-Undang
mengenai perubahan atas Undang-Undang mengenai