Page 159 - PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 145 -

APBN tahun anggaran berkenaan diajukan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat.
(3) Revisi Anggaran yang dilaporkan dalam Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat tahun anggaran
berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan seluruh Revisi Anggaran yang dilakukan
sepanjang tahun anggaran berkenaan.

Pasal 178
Untuk memperoleh data yang akurat, Direktorat Jenderal
Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
melakukan pemutakhiran data anggaran (rekonsiliasi)
berdasarkan revisi DIPA yang telah disahkan paling sedikit
setiap 2 (dua) bulan sekali.

Pasal 179
(1) Dalam hal terdapat direktif Presiden/Wakil Presiden
dan/atau prioritas Kementerian/Lembaga yang bersifat
penting dan mendesak untuk dilaksanakan sehingga
menyebabkan perlu dilakukannya Revisi Anggaran,
yang melewati batas waktu usulan revisi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 175, usulan Revisi Anggaran
dapat diproses setelah mendapat persetujuan Menteri
Keuangan.
(2) Usulan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga/PA BUN kepada Menteri Keuangan disertai
dengan dokumen pendukung yang relevan.
(3) Usulan Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus mempertimbangkan perkiraan realisasi
pencapaian KRO/RO yang dihasilkan sampai dengan
berakhirnya tahun anggaran berkenaan.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
DIPA

Pasal 180
(1) DIPA berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran
negara setelah mendapat pengesahan dari Menteri
Keuangan selaku BUN.
(2) Anggaran yang dialokasikan dalam DIPA merupakan
batas pengeluaran tertinggi yang tidak dapat dilampaui.
(3) Tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban DIPA
tidak dapat dilakukan dalam hal anggaran tidak
tersedia atau tidak cukup tersedia.
(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), pembayaran gaji dan tunjangan yang
melekat pada gaji dapat melampaui alokasi anggaran
dalam DIPA.
(5) Pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan
mendahului Revisi Anggaran.