Page 7 - Monitoring Isu 24-30 Januari 2022
P. 7

ISU
                                                                                                                                                                             1


































            ANGGARAN PEN







            BUAT IKN




















            Anggaran program PEN tahun 2022 mencapai Rp455,62 triliun. Pemerintah akan


            menggunakan anggaran di klaster Penguatan Pemulihan Ekonomi yang mencapai Rp178,3

            triliun untuk membangun IKN di Kaltim.Hal ini bertolak dengan janji Presiden Jokowi yang

            tidak akan menggunakan APBN untuk membangun IKN yang membutuhkan dana hingga

            setengah kuadriliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dana Rp178,3 triliun

            tersebut masuk dalam klaster pemulihan ekonomi, ia menilai pembangunan IKN termasuk

            sebagai akselerasi pemulihan ekonimi.








            Merespon hal tersbut, banyak para pihak yang mengkritik hal tersebut.



            Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan berpendapat, pembangunan

            dan pemindahan IKN tidak masuk dalam kriteria pemulihan atau perlindungan

            masyarakat. Begitu pula tidak termasuk dalam kriteria meningkatkan kemampuan


            masyarakat sebagai dampak pandemi Covid-19.







            Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, proyek

            pemindahan IKN hanyalah proyek milik elite pemerintah. Dana PEN sejatinya dianggarkan


            untuk penanganan pandemi Covid-19, pemberian bantuan sosial (bansos), dan pemulihan

            ekonomi masyarakat.








            Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede Pemerintah dinilai perlu memastikan

            kondisi pandemi Covid-19 tetap terkendali sebelum mengalokasikan anggaran proyek IKN

            baru ke dalam program PEN.








            Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengatakan,

            lebih baik alokasikan dana PEN ke usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

            ketimbang untuk bangun ibu kota baru. Menurutnya, dimasukannya anggaran

            IKN baru dalam PEN sangat tidak relevan karena masih banyak penerima

            bantuan sosial belum terjangkau pemerintah dengan alasan keterbatasan

            anggaran.




















                     7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12