Page 12 - Monitoring Isu 24-30 Januari 2022
P. 12

ISU
                                                                                                                                                                            3


































            PRESIDEN PERINTAHKAN







            TEKAN IMPOR ENERGI,







            GASIFIKASI BATU BARA JADI OPSI



















            Enam tahun lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan perintah hilirasi bahan


            baku dan pengurangan impor. Termasuk pengurangan impor gas LPG dan hilirisasi batu

            bara. Kini, perintah Jokowi itu mulai terjawab dengan adanya groundbreaking proyek

            hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) di Muara Enim, Sumatera Selatan, pada

            Senin, 24 Januari 2022, yang disinyalir dapat mengurangi nilai impor dan subsidi dari APBN

            sekitar Rp7 triliun. Gasifikasi batu bara dinilai memperbaiki perekonomian Indonesia dari

            sisi perbaikan neraca perdagangan, juga pemberdayaan industri lokal dan penyerapan

            tenaga kerja.



            Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadiala menjelaskan hilirisasi batu bara menjadi

            DME ini mulai tampak jelas setelah penandatanganan nota kesepahaman dengan Air


            Products di Dubai, Uni Emirat Arab pada November 2021. Investasi dengan nilai Rp33

            triliun ini sepenuhnya dari Amerika Serikat. Sangat besar, investasi terbesar kedua setelah

            Freeport. Bahlil menegaskan tidak ada alasan lagi untuk menolak hilirisasi. Pasalnya,

            hilirisasi ini mengurangi impor dan Bahlil menjamin proyek ini dilakukan secara transparan

            karena diawasi BPKP.



            Berbagai pihak menilai energi alternatif ini memang membutuhkan investasi yang tidak

            tanggung-tanggung bahkan bisa membebani APBN. Namun, dibangunnya industri


            hilirisasi itu secara bertahap akan membuat Indonesia tidak lagi ketergantungan terhadap

            importasi gas.



            Sebelumnya, kajian lembaga asal Amerika Serikat (AS) Institute for Energy Economics

            and Financial Analysis (IEEFA) juga menyebut proyek DME terlalu mahal dan tidak sesuai

            dengan tujuan pemerintah mengurangi subsidi LPG. Sebab, hitungan biaya produksi

            DME dua kali lipat lebih mahal daripada impor LPG. Berdasarkan kajian IEEFA, total biaya

            untuk membangun fasilitas produksi DME adalah US$ 470 atau Rp 6,5 juta per

            ton. Angka ini hampir dua kali lipat dari biaya yang pemerintah keluarkan untuk

            mengimpor LPG. Lembaga itu memperkirakan proyek gasifikasi Bukit Asam


            dapat menggerus penghematan impor LPG hingga Rp 266,7 miliar atau US$ 19

            juta.




















                                                                                                    *)Kronologis lengkap ada di bagian lampiran



                     12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17