Page 17 - Monitoring Isu 24-30 Januari 2022
P. 17
ISU
2
KRONOLOGIS
DPR BENTUK
PANJA VAKSINASI
(22/01) - Komisi IX DPR akan membentuk panitia kerja (Panja) vaksinasi Covid-19 buntut
insiden vaksin kosong yang diinjeksi oleh salah satu tenaga kesehatan (nakes) ke siswa
sekolah dasar di Medan, Sumatera Utara baru-baru ini.
Anggota Komisi IX DPR dari fraksi PKS, Netty Prasetiyani mengatakan kini komisinya
masih menunggu utusan dari setiap fraksi untuk bergabung dalam panja vaksinasi. Selain
akan menyoroti temuan kasus di lapangan terkait proses vaksinasi, panja vaksin kata Netty
terutama akan fokus pada roadmap vaksin primer yakni dosis 1 dan 2, anggaran vaksin,
target, serta cakupan vaksinasi.
Panja vaksin, katanya, akan mendalami sejumlah hal terkait temuan kasus vaksinasi di
lapangan, mulai dari jenis dan ketersediaan logistik vaksin, rantai pasokan, ketersediaan
tenaga vaksinator, strategi tata kelola KIPI, hingga sinkronisasi data vaksinasi. Lewat
panja vaksin, Netty berkata Komisi IX berusaha membangun keyakinan dengan menekan
pemerintah bahwa vaksin halal dan aman bagi masyarakat terutama anak-anak. Namun,
hal itu belakangan dirusak oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Kasus injeksi
vaksin kosong ramai lewat video yang beredar di media sosial baru-baru ini. Video itu
memperlihatkan seorang vaksinator yang diduga menginjeksi suntikan tanpa cairan
vaksin ke murid Sekolah Dasar (SD). Teranyar, polisi telah memeriksa nakes yang diduga
merupakan pelaku injeksi vaksin kosong tersebut. Kini nakes yang bersangkutan masih
berstatus sebagai saksi setelah menjalani pemeriksaan.
(21/01) - Komisi IX DPR RI berencana membentuk panitia kerja atau panja untuk membahas
terkait vaksin Covid-19. Hal ini menyusul pernyataan Menkes Budi dalam Rapat Kerja
bersama Komisi IX DPR yang menyebutkan, ada 1,1 juta dosis vaksin Covid-19 kedaluwarsa.
Mayoritas vaksin kedaluwarsa tersebut merupakan donasi gratis dari negara-negara
maju. Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago membenarkan hal tersebut.
Dia menyebut bukan hanya soal vaksin Covid-19 yang kedaluwarsa saja. Politikus NasDem
ini menjelaskan, perlunya panja ini adalah untuk menelusuri besaran anggaran vaksin
Covid-19. Terlebih mengecek kebenaran vaksin kedaluwarsa merupakan donasi gratis.
Diketahui, dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi
Sadikin membeberkan, ada 1,1 juta dosis vaksin Covid-19 kedaluwarsa. Mayoritas vaksin
kedaluwarsa tersebut merupakan donasi gratis dari negara-negara maju.
(24/01) - Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX DPR, yang membidangi urusan
kesehatan, mengatakan panja perlu dibentuk melihat ‘urgensi yang semakin tinggi’ untuk
mempercepat vaksinasi primer yang belum tuntas di tengah ancaman Covid Omicron
sekaligus mencegah terulangnya “kasus insidental,” seperti kasus dugaan suntik vaksin
kosong yang terjadi di Medan. Sedangkan ahli kesehatan masyarakat UI, Profesor Budi
Haryanto, berharap DPR akan memberi penjelasan seperti apa rencana kerja Panja
vaksinasi dan bentuk pengawasan yang akan mereka lakukan, mengingat program
vaksinasi pemerintah sudah berjalan serempak di Indonesia dengan SDM yang begitu
besar.
Rencana Komisi IX DPR membentuk Panja Vaksinasi mengundang sorotan dari kalangan
pegiat kesehatan masyarakat.
17
