Page 16 - Monitoring Isu 24-30 Januari 2022
P. 16
(19/1) - Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira
mengatakan, lebih baik alokasikan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) ke usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ketimbang untuk bangun ibu kota baru. Menurutnya,
dimasukannya anggaran Ibu Kota Negara (IKN) baru dalam PEN sangat tidak relevan
karena masih banyak penerima bantuan sosial belum terjangkau pemerintah dengan
alasan keterbatasan anggaran.
(19/1) - Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar pun mewanti-wanti pemerintah konsisten
tidak membebani APBN melalii proyek pemindahan ibu kota negara.
(20/1) - Koalisi Masyarakat Sipil menuding bahwa pemindahan ibu kota negara
merupakan megaproyek oligarki yang mengancam keselamatan rakyat
(20/1) - Deputi III KSP Panutan Sulendrakusuma menjelaskan usulan pembangunan
awal IKN yang akan diambil dari anggaran PEN 2022 bukan isu yang menjadi persoalan.
Dia menyampaiakn pemerintah dapat menralihakn atau menata ulang fokus anggaran di
kementerian/lembaga, terutama di Kementerian PUPR untuk digunakan pembiayaan awal
pembangunan IKN.
(21/1) - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal
menilai anggaran pembangunan IKN tidak seharusnya masuk ke dalam anggaran PEN.
Menurut Faisal, anggaran PEN semestinya hanya ditujukan untuk kegiatan dan proyek
yang berkaitan langsung dengan pandemi Covid-19 dan bersifat jangka pendek dan
menengah.
(21/1) - Menurut Ekonom Senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, pengalihan dana
itu patut diduga merupakan bentuk penyalahgunaan yang termasuk kategori kejahatan
luar biasa. Faisal juga mengatakan, dana PEN ditujukan untuk penanganan kondisi darurat
pandemi virus korona. Sehingga pemanfaatannya pun harus sesuai dengan titah dari
undang-undang, dan tidak boleh menyalahi aturan. Faisal mengingatkan, saat ini kasus
harian COVID-19 sudah menyentuh angka dua ribuan kasus per hari. Artinya, pemerintah
juga harus bersiap menghadapi kemungkinan terjadinya gelombang ketiga pandemi.
Karena itu, seharusnya dana PEN bukan dialokasikan untuk membiayai Ibu Kota Negara
baru, tapi seharusnya ditabung sebagai antisipasi menyelamatkan nasib rakyat.
16
