Page 15 - Monitoring Isu 24-30 Januari 2022
P. 15
ISU
1
KRONOLOGIS
ANGGARAN PEN
BUAT IKN
(19/1) - Pemerintah secara resmi mengumumkan skema pembiayaan pembangunan
IKN Nusantara hingga 2024 akan lebih banyak dibebankan pada APBN yakni 53,3 persen.
Sisanya, dana didapat dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swasta, dan
BUMN sebesar 46,7 persen. Dengan kata lain, mayoritas dana untuk membangun IKN
Nunsantara berasal dari uang APBN. Penggunaan uang rakyat ini dinilai banyak kalangan
tak sesuai dengan janji Presiden Jokowi sebelumnya. Padalal kala itu, Jokowi berkomitmen
untuk tidak akan membebani dana APBN. Pasalnya, pembangunan IKN dinilai akan
membutuhkan pendanaan hingga hampir setengah kuadriliun atau Rp 466 triliun.
(19/1) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal menggunakan sebagian dana
dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022 untuk pembangunan
dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru di tahap awal. Adapun dana yang
digunakan mencapai Rp 178,3 triliun yang masuk dalam klaster Penguatan Pemulihan
Ekonomi. Adapun anggaran PEN 2022 sendiri mencapai Rp 455,62 triliun. Sri Mulyani
mengungkapkan, tahap I pembangunan dan pemindahan IKN yang dimulai pada tahun
2022-2024 memang bisa lebih banyak menggunakan dana APBN untuk menjadi trigger
awal. Apalagi, pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur dasar. Kendati demikian dia
menyadari, masyarakat masih dalam situasi pandemi Covid-19 dan Indonesia masih dalam
rangka pemulihan ekonomi. Selain menyiapkan anggaran IKN, dua hal itu akan tetap
menjadi perhatian utama Pemerintah kata Sri Mulyani, akan menyisir proyek mana saja
dalam pembangunan IKN yang masuk spesifikasi pemulihan ekonomi sehingga konteks
anggaran PEN tetap sebagai akselerasi pemulihan.
(19/1) - Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan mengomentari
rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang berencana menggunakan anggaran
program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pembangunan Ibu Kota Baru atau IKN
pada tahun 2022. Menurut Marwan, anggaran PEN murni dialokasikan untuk melindungi
masyarakat selama pandemi Covid-19. Hal ini sesuai dengan Perppu Nomor 1 Tahun
2020 atau UU Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 11. Marwan berpendapat, pembangunan dan
pemindahan IKN tidak masuk dalam kriteria pemulihan atau perlindungan masyarakat.
Begitu pula tidak termasuk dalam kriteria meningkatkan kemampuan masyarakat sebagai
dampak pandemi Covid-19.
(19/1) - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai,
proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur hanyalah
proyek milik elite pemerintah. Proyek yang bakal menggunakan anggaran Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) itu dinilai bukan berdasarkan kepentingan rakyat. Dana itu
sejatinya dianggarkan untuk penanganan pandemi Covid-19, pemberian bantuan sosial
(bansos), dan pemulihan ekonomi masyarakat.
(19/1) - Pemerintah dinilai perlu memastikan kondisi pandemi Covid-19 tetap terkendali
sebelum mengalokasikan anggaran proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru ke dalam
program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kepala Ekonom Bank Permata Josua
Pardede menyampaikan hal ini perlu dilakukan terutama di tengah merebaknya varian
Omicron atau varian lainnya yang berpotensi membatasi pemulihan ekonomi tahun 2022.
Pemerintah pun diharapkan tetap memprioritaskan dan mengamankan alokasi anggaran
PEN untuk sektor kesehatan dan program perlindungan sosial.
15
