Page 10 - Monitoring Isu 24-30 Januari 2022
P. 10

ISU
                                                                                                                                                                            2



































            DPR BENTUK





            PANJA VAKSINASI





















            Komisi IX DPR akan membentuk panitia kerja (Panja) vaksinasi Covid-19 buntut insiden


            vaksin kosong yang diinjeksi oleh salah satu tenaga kesehatan (nakes) ke siswa sekolah

            dasar di Medan, Sumatera Utara baru-baru ini. Anggota Komisi IX DPR dari fraksi PKS, Netty

            Prasetiyani mengatakan kini komisinya masih menunggu utusan dari setiap fraksi untuk

            bergabung dalam panja vaksinasi. Selain akan menyoroti temuan kasus di lapangan terkait

            proses vaksinasi, panja vaksin kata Netty terutama akan fokus pada roadmap vaksin primer

            yakni dosis 1 dan 2, anggaran vaksin, target, serta cakupan vaksinasi. Panja vaksin, katanya,

            akan mendalami sejumlah hal terkait temuan kasus vaksinasi di lapangan, mulai dari jenis


            dan ketersediaan logistik vaksin, rantai pasokan, ketersediaan tenaga vaksinator, strategi

            tata kelola KIPI, hingga sinkronisasi data vaksinasi.



            Sebelumnya, diketahui bahwa dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR, Menteri

            Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin membeberkan, ada 1,1 juta dosis vaksin Covid-19

            kedaluwarsa. Mayoritas vaksin kedaluwarsa tersebut merupakan donasi gratis dari negara-

            negara maju.



            Rencana Komisi IX DPR membentuk Panja Vaksinasi mengundang sorotan dari kalangan

            pegiat kesehatan masyarakat. Firdaus Ferdiansyah Koordinator Advokasi Lapor Covid-19,

            menilai bahwa pengawasan itu ‘seharusnya sedari dulu’ dilakukan para anggota DPR, mulai

            dari perencanaan bagaimana vaksin itu didatangkan.



            Bila nanti dibentuk, dia berharap Panja Vaksinasi DPR bisa mendorong pemerintah untuk


            segera membuka informasi rincian vaksin yang didistribusikan kepada masyarakat, mulai

            dari jenis vaksinnya hingga tanggal kedaluwarsanya. Lalu agar Panja atau Komisi IX juga

            mendorong Kementerian Kesehatan bisa membuka hasil audit pemeriksaan vaksinasi yang

            sebelumnya telah mereka lakukan bersama BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan

            Pembangunan),









































                                                                                                    *)Kronologis lengkap ada di bagian lampiran



                    10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15