Page 10 - Monitoring Isu 4-10 April 2022
P. 10

ISU
                                                                                                                                                                            2



































            DUKUNG INPRES PERCEPATAN





            PENGGUNAAN PRODUK







            DALAM NEGERI




















            Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 2 tahun 2022


            tentang percepatan peningkatan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha

            Kecil, dan Koperasi. Inpres ini di keluarkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2022. Terbitnya

            Inpres ini dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan

            produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional

            Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



            Pemerintah langsung menargetkan adanya belanja Pemerintah untuk Produk dalam

            Negeri (PDN) sebesar Rp 400 triliun pada tahun 2022 ini, bahkan ada pula rencana untuk

            terus meningkatkannya hingga mencapai Rp 500 triliun di bulan April nanti. Dengan target

            tersebut, bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi nasional akan langsung meningkat sekitar


            1,67 hingga 1,71 persen dengan perkiraan pembukaan lapangan pekerjaan sekitar 2 juta.



            Transparansi dari tindakan pembelian PDN juga harus benar-benar dijamin dan juga

            terlindungi keasliannya. Untuk itu Pemerintah juga sudah menyiapkan adanya e-Katalog

            LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), yang di dalamnya akan

            berisi banyak sekali pilihan produk dari UMKM dan dikabarkan saat ini sudah terdaftar

            sekitar 200 ribu produk



            Di samping itu, untuk minimalisasi adanya suatu kecurangan atau pelanggaran dan juga

            untuk memperkuat adanya kepastian dasar hukum, maka berbagai pihak juga telah

            disiapkan oleh Pemerintah seperti BPKP, Kejaksaan Agung, LKPP hingga Polri yang akan


            menjadi tim pengawas dan melakukan pendampingan dalam pelaksanaan belanja PDN

            tersebut.










































                                                                                                    *)Kronologis lengkap ada di bagian lampiran



                    10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15